Kakorlantas Soal Sanksi Perjalanan Selama PPKM Darurat: Utamakan Putar Balik

Merdeka.com - Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan, petugas di pos penyekatan akan mengutamakan sanksi putar balik bagi para pengguna jalan yang melanggar aturan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang berlaku 3-20 Juli 2021.

"Tindakan-tindakan kita di lapangan mengedepankan tindakan preventif, edukatif, juga tegas, humanis. diutamakan sanksi balik arah di lapangan," kata Istiono dalam jumpa pers virtual, Jumat (2/7).

Selama pelaksanaan penyekatan dan pembatasan mobilitas di 407 titik yang tersebar di Jawa dan Bali, petugas akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kendaraan pribadi dan angkutan umum.

Pengecekan tersebut untuk menyaring mobilitas yang diperbolehkan selama penerapan PPKM Darurat, yaitu sektor esensial antara lain, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19 dan industri orientasi ekspor.

Sedangkan, cakupan sektor kritikal yakni, energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya. Lalu, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

"Terkait dengan mobilitas yang diperbolehkan hanya sektor esensial dan kritikal ya, dan sektor transportasi yang kita rekomendasikan," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, petugas juga akan memberikan edukasi kepada para pengguna jalan apabila mereka memasuki wilayah PPKM Darurat yang sebagaimana telah ditetapkan.

"Selanjutnya kita lakukan tindakan secara terukur, tegas dan humanis kepada masyarakat yang melanggar PPKM darurat dengan tahapan pemberian imbauan, teguran simpatik, dan tindakan tegas," imbuhnya.

Namun demikian agar tetap menjaga kelancaran lalu lintas, Istiono mengatakan pihaknya akan mengambil langkah-langkah pengecualian ketika terjadi kendala maupun kemacetan, sebagaimana kewenangan hak diskresi.

"Selanjutnya juga melakukan diskresi dan pengaturan lalu lintas apabila terjadi kepadatan atau situasi yang memerlukan tindakan-tindakan di lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan sebanyak 407 titik penyekatan mobilitas masyarakat yang tersebar di seluruh pulau Jawa dan Bali.

"Kami telah membuat, membangun 407 lokasi pembatasan atau penyekatan serta pengendalian mobilitas PPKM Darurat, dari tanggal 3 sampai 21 Juli 2021 di wilayah provinsi Jawa sampai dengan Bali," kata Istiono.

Pertama, di wilayah DKI Jakarta terdapat sebanyak 60 titik penyekatan. Rinciannya, 25 titik pembatasan atau penyekatan mobilitas dan 35 titik pembatasan pengendalian mobilitas.

Kemudian untuk wilayah lainnya, terdapat sebanyak 20 titik penyekatan di Banten, 106 titik penyekatan di Jawa Barat, 6 titik penyekatan di DIY Yogyakarta, dan 12 titik penyekatan di Denpasar, Bali. Selanjutnya, ada 106 titik penyekatan di Jawa Timur dan 42 titik penyekatan di Jawa Tengah.