Kalau berani Budi Gunawan harus ke KPK, buktikan dia bersih

Merdeka.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho menilai Presiden Joko Widodo inkonsisten terhadap sistem penjaringan calon pejabat seperti yang dijalankan saat pembentukan kabinet.

"Rupanya Presiden tidak konsisten. Siapapun yang akan menjadi Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) tidak masalah asalkan melalui mekanisme atau sistem penjaringan dalam konteks pemerintahan yang bersih," kata Hibnu seperti dikutip antara.

Menurut dia, filter utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Akan tetapi, kata dia, calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR RI, yakni Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tidak melalui mekanisme atau sistem penjaringan yang melibatkan KPK dan PPATK.

"Ini saya kira mencederai suatu sistem yang ada. Presiden Jokowi awalnya begitu menggadaikan semua unsur birokrat melalui penyaringan KPK dan PPATK, sekarang tidak melewati itu sehingga membuat kita kecewa," kata Hibnu.

Hibnu mengatakan bahwa siapapun calon Kapolri yang diusulkan Presiden tidak masalah asalkan harus melalui sistem yang ada. Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan pengajuan nama Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tanpa melibatkan KPK dan PPATK.

Topik pilihan: Kapolri Sutarman | Mutasi Polri

"Apalagi isunya, dia (Budi Gunawan) bermasalah terkait rekening gendut. Karena itu perlu diklarifikasi lewat KPK dan PPATK," katanya.

Bahkan, Hibnu menyarankan jika Komjen Pol Budi Gunawan bersedia ditunjuk sebagai calon Kapolri, yang bersangkutan mengambil inisiatif agar penunjukan tersebut tetap melalui sistem yang melibatkan KPK dan PPATK sehingga tidak akan menjadi beban saat memimpin Polri. Sebelumnya Mabes Polri telah mengeluarkan surat yang bersangkutan mendapatkan kekayaan dengan wajar. Tapi jika surat seperti ini dikeluarkan KPK, tentu akan membuat publik lebih yakin.

Dia mengharapkan kasus penjaringan calon pejabat tanpa melibatkan KPK dan PPATK tersebut menjadi kesalahan yang kedua kalinya bagi Presiden Jokowi sehingga dapat mencederai keinginan masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

Menurut dia, kesalahan serupa telah dilakukan Presiden Jokowi saat menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung beberapa waktu lalu.