Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kalau rakyat menang di PTUN, Ganjar janji tak ada pabrik semen

Kalau rakyat menang di PTUN, Ganjar janji tak ada pabrik semen Petani semen kaki di depan Istana. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan, polemik pro kontra pembangunan pabrik semen di wilayah lereng Pegunungan Kendeng diselesaikan dengan pendekatan hukum. Gugatan warga terhadap Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang tertanggal 7 Juni 2012 telah diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ganjar mengaku akan menjalankan hasil dari proses hukum tersebut.

"Yang di Pati dan Rembang selalu saya arahkan pada gugatan. Saya ikuti sebagai eksekutif, sebagai Gubernur. Kalau mereka (rakyat) menang, tidak akan pernah ada pabrik semen berdiri di wilayah warga yang menang," tegas Ganjar Pranowo di sela acara Musrenbang Provinsi Jateng yang digelar di Gedung Ghradika Bhakti Pradja, Kompleks Kantor Pemprov Jateng Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (26/4).

Beberapa wilayah di wilayah Lereng Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah terdampak rencana pembangunan sejumlah pabrik semen. Wilayah yang terdampak adalah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan.

Orang lain juga bertanya?

Ganjar menegaskan dua kabupaten yaitu Pati dan Rembang telah mempunyai dua putusan PTUN Semarang. Di Kabupaten Rembang, izin untuk pabrik Semen Indonesia tetap dilanjutkan. PTUN menolak gugatan warga.

Sementara di Kabupaten Pati, rencana pembangunan pabrik yang akan dilaksanakan anak perusahaan Semen Gresik dibatalkan oleh hakim pengadilan PTUN Semarang. Kini pihak Semen Gresik mengajukan banding ke PTUN Surabaya.

"Di Pati menang, di Rembang kalah. Saya tidak akan membedakan diantara keduanya. Sebagai seorang gubernur akan saya ikuti," katanya.

Sementara di wilayah Kabupaten Grobogan, politisi PDIP ini masih mengkaji dokumen analisis dampak lingkungan terkait izin penambangan pabrik Semen di wilayah itu.

"Berbeda dibanding Pati dan Rembang, masyarakat setempat (Grobogan) justru minta segera didirikan pabrik. Yang di Grobogan justru malah minta dibangun masyarakatnya. Ini yang ngomong pakar," katanya.

Soal tawaran untuk menjadi mediator antara pihak warga yang menolak dan pihak pabrik semen, Ganjar menyatakan tidak pernah berbohong pada masyarakat. Dia mengaku tak pernah dihubungi warga untuk diminta jadi fasilitator.

"Saya tidak pernah bohong! Gunretno punya nomor HP saya, dia tidak pernah menghubungi. Gunretno, Gunarti mereka saya kenal semuanya," terang suami Siti Atikoh Supriyanti ini.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar-Mahfud Siap Jika Konflik Wadas Dibahas di Debat Keempat
Ganjar-Mahfud Siap Jika Konflik Wadas Dibahas di Debat Keempat

Ganjar mengaku sering menjadi kambing hitam dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya
Capres Ganjar Tantang Bahas Kasus Wadas dalam Debat Pilpres 2024
Capres Ganjar Tantang Bahas Kasus Wadas dalam Debat Pilpres 2024

Capres Ganjar melanjutkan estafet penyelesaian meski menerima sentimen negatif publik.

Baca Selengkapnya
Ganjar Tegaskan Lanjutkan Pembangunan IKN Jika Menang Pilpres: Undang-Undang Sudah Diketuk Wajib Dilaksanakan
Ganjar Tegaskan Lanjutkan Pembangunan IKN Jika Menang Pilpres: Undang-Undang Sudah Diketuk Wajib Dilaksanakan

Ganjar memastikan kembali pembangunan IKN tetap dilaksanakan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Deklarasi Ganjar
VIDEO: Deklarasi Ganjar "Saya yang Pertama Bilang Tak Akan Gabung Pemerintahan"

Ganjar menegaskan akan terus mengontrol pemerintahan meski tak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Ganjar Larang Sekolah Tahan Ijazah
Ganjar Larang Sekolah Tahan Ijazah

Ganjar Pranowo tegaskan tidak akan ada lagi kejadian sekolah menahan ijazah lulusan atas dasar tunggakan pembayaran atau apapun alasannya

Baca Selengkapnya
Grace Natalie Diingatkan Konsisten Dukung Ganjar, PSI Tidak Kompak ke Prabowo?
Grace Natalie Diingatkan Konsisten Dukung Ganjar, PSI Tidak Kompak ke Prabowo?

Politikus PSI Mohamad Guntur Romli mengingatkan Grace Natalie untuk tetap konsisten.

Baca Selengkapnya
Ganjar Tutup Debat Capres: Rakyat Dikecewakan Pemimpin dan Lawan Politik Dinasti
Ganjar Tutup Debat Capres: Rakyat Dikecewakan Pemimpin dan Lawan Politik Dinasti

Ganjar mengatakan, rakyat Indonesia sudah sering dikecewakan oleh para pemimpinnya.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Bicara Suara Jateng Pasca Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Puan Maharani Bicara Suara Jateng Pasca Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Puan mengaku tidak khawatir dengan perolehan suara PDIP di Jateng.

Baca Selengkapnya
TPN: Ganjar-Mahfud Berjuang untuk Rakyat, Bukan Kepentingannya Sendiri
TPN: Ganjar-Mahfud Berjuang untuk Rakyat, Bukan Kepentingannya Sendiri

Pendukung Ganjar-Mahfud di akar rumput terus berjuang untuk kemenangan jagoannya

Baca Selengkapnya
Wamen ATR/BPN Harap PT TUM Tak Ajukan Kasasi: Agar Bisa Ditetapkan Tanah di Pulau Mendol buat Objek TORA
Wamen ATR/BPN Harap PT TUM Tak Ajukan Kasasi: Agar Bisa Ditetapkan Tanah di Pulau Mendol buat Objek TORA

Raja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Baca Selengkapnya
Ganjar Kutip Ucapan Jokowi di 2019: Jangan Pilih Pemimpin Punya Potongan Diktator dan Langgar HAM
Ganjar Kutip Ucapan Jokowi di 2019: Jangan Pilih Pemimpin Punya Potongan Diktator dan Langgar HAM

Ganjar mengingat ucapan Jokowi agar tidak memilih pemimpin diktator, otoriter dan melanggar HAM.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Tak Ambil Pusing Putusan MKMK, Gerindra: Semakin Dituduh, Kita Makin Solid
Prabowo-Gibran Tak Ambil Pusing Putusan MKMK, Gerindra: Semakin Dituduh, Kita Makin Solid

Gerindra tak mau mengomentari lebih jauh. Sebab menurutnya, putusan MKMK berada di ranah etik hakim dan sanksi sudah dikeluarkan.

Baca Selengkapnya