Kali Ketiga Presiden Jokowi Ancam Copot Kapolda & Pangdam Gagal Cegah Karhutla

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot aparat TNI-Polri di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan apabila lalai dalam pencegahan Karhutla. Hal tersebut juga kata Jokowi sudah dikeluarkan sejak 2016.

"Kesepakatannya adalah bagi pangdam, kapolda, kapolres danrem, dandim yang baru, agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada Peserta Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).

"Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik. Saya kira kita masih ingat semua kalau ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti, meski saya baru perintah ke panglima dan kapolri saat itu baru 2 kali," tambahnya.

Jokowi juga mengingatkan harus ada persiapan khusus untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan. Dia meminta seluruh pihak harus waspada walaupun di tengah pandemi Covid-19, serta bencana banjir, tanah longsor di beberapa daerah.

"Tidak boleh kendor. Kita harapkan rencana pencegahan yang detail dan matang, sinergi yang kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif," ungkapnya.

Jokowi mengatakan berdasarkan laporan BMKG pada 2021 sebagian besar wilayah Indonesia masih mendapatkan hujan dengan intensitas tinggi hingga April mendatang. Kemudian La nina diperkirakan pada fase transisi dari musim hujan menuju kemarau.

"Kita masih harus tetap waspada, jangan lengah," katanya.

2 Kali Ancaman

Sebelumnya, di Tahun 2019 Jokowi pernah juga mengancam Kapolda dan Pangdam yang tidak mampu mengatasi karhutla. Hal itu ia sampaikan saat rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019) silam.

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," tegas Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," sambungnya.

Tahun berikutnya, 6 Februari 2020, Jokowi kembali mengancam copot Kapolda, Kapolres, Pangdam, Danrem hingga Dandim yang gagal mengatasi karhutla di daerahnya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan tentang upaya peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 di Istana Negara Jakarta. Dia menuturkan bahwa pencopotan itu merupakan aturan darinya yang berlaku sejak 2016.

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telpon, ke Panglima, ke Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandim-nya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Panglima sama Kapolda sudah diganti belum," jelas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa hal tersebut memang telah berkali-kali disampaikannya. Khususnya, menjelang musim kemarau.

Pasalnya, dia khawatir ada kepala daerah dan pejabat kepolisian baru yang masuk ke daerah rawan kebakaran dan belum mengetahui aturan mainnya. Sementara kepala daerah, Jokowi mengaku hanya bisa mengingatkan sebab tak bisa mencopotnya.

"Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahun semuanya. Kalau copot Gubernur, Bupati, Wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja," jelas dia.