Kaltim Tak Masuk 10 Daerah Prioritas Distribusi Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Provinsi Kalimantan dikabarkan tidak masuk prioritas pendistribusian vaksin Covid-19, yang dijadwal bertahap mulai November 2020 ini. Kendati demikian, Dinas Kesehatan bergeming, dan terus mempersiapkan target sasaran vaksin sesuai edaran Kemenkes RI.
Kabar itu terungkap, dalam Rakor Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo, Senin (9/11) lalu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari 10 daerah prioritas distribusi vaksin, tidak tertera nama provinsi Kalimantan Timur.
"Iya. Itu kan pernyataannya. Kami secara resmi, belum ada terima perubahan rencana vaksin untuk Kaltim," kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim Setyo B Basuki, dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (11/11).
-
Dimana Rakor Satu Data Kutai Timur diadakan? Rakor yang dilangsungkan sehari di Ruang Pelangi Hotel Royal Victoria Sangatta ini, dibuka resmi oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Poniso Suryo Renggono.
-
Dimana para Wali Kota se-Kalimantan bertemu? Ada sekitar 150-an peserta yang juga mengikuti Festival Iraw Tengkayu, Penurunan Padaw Tuju Dulung di Pantai Amal Rangkaian Rapat Kerja (Rakor) APEKSI Komwil V Kalimantan, yang diikuti Wali Kota se-Kalimantan diisi dengan berbagai kegiatan, Minggu (8/10).
-
Apa tujuan Rakor Satu Data Kutai Timur? Tujuan pelaksanaan kegiatan Rakor itu adalah memberikan pemahaman tentang Satu Data Indonesia beserta instrumen-instrumen pendukungnya.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Siapa yang memproklamirkan Kalimantan sebagai bagian NKRI? Ia memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1949.
-
Siapa yang pimpin Pemprov Kaltim? Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
Sebelumnya diberitakan, Kemenkes RI mengeluarkan edaran bagi seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia. Dari surat dengan nomor : SR.02.06/II/0930/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, diestimasi Kaltim kebagian 2,5 juta vaksin.
"Kami tetap diminta untuk melakukan persiapan sega sesuatunya. Tidak ada perubahan, dari surat itu," ujar Basuki.
"Tapi mungkin, setelah pertemuan di Balikpapan itu, Kemenkes mengeluarkan surat baru sesuai kebijakan BNPB. Yang jelas, kita pegang surat pertama, belum ada surat terbaru berikutnya. Ya, estimasi 2,5 juta vaksin itu," tambah Basuki.
Basuki menegaskan, koordinasi Dinkes Kaltim adalah ke Kemenkes RI. "Sampai hari ini, tidak ada surat lanjutan perkembangan distribusi vaksin itu," ungkapnya.
Persiapan dimaksud Basuki sesuai edaran Kemenkes, adalah menginventarisir target sasaran pemberian vaksin di usia 18-59 tahun. "Iya, sesuai prioritas di usia itu antara lain tenaga kesehatan, juga PBI (penerima bantuan iuran)
Terkait itu juga, Dinkes Kaltim telah mengirimkan form isian elektronik (e-form) ke 10 kabupaten dan kota, terkait upaya pendataan sasaran vaksinasi usia 18-59 tahun, sesuai kategori prioritas tersebut di atas.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tito menjelaskan, jika penilaian penghargaan itu tidak dilakukan oleh Kemendagri
Baca SelengkapnyaDikonfirmasi soal rekomendasi bakal calon kepala daerah dari Surabaya? Sarmuji mengakui jika Partai Golkar belum merekomendasikan satu nama pun.
Baca SelengkapnyaMentan SYL menegaskan, petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar sebagai penerima subsidi
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaKhofifah hingga Bobby Dapat Satyalencana dari Mendagri, Gibran Absen
Baca SelengkapnyaTidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.
Baca SelengkapnyaTak Hadiri Kampanye Ganjar walau Kader PDIP, Wali Kota Makassar: Kepala Daerah Harus Baik untuk Semua
Baca SelengkapnyaTotal kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca SelengkapnyaMenurut Pratikno, hal itu dibuktikan dari banyaknya surat masuk ke pihak Istana.
Baca SelengkapnyaAtas permasalahan itu, PDIP Jateng meminta maaf, sebab undangan tersebut diberikan mendadak.
Baca SelengkapnyaJalur seleksi CPNS yang diprioritaskan untuk masyarakat lokal Kalimantan
Baca SelengkapnyaJabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI kini diisi kepada pelaksana tugas (Plt).
Baca Selengkapnya