Kamis, Menko Polhukam Gelar Rapat Perdana Bahas Kondisi Papua hingga Omnibus Law
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dirinya akan mengadakan rapat perdana dengan kementerian dan lembaga di bawahnya, untuk membahas masalah yang ada. Salah satu yang akan dibahas adalah kondisi Papua yang mulai kondusif setelah kerusuhan Wamena beberapa waktu lalu.
"Besok hari Kamis saya mau rapat dulu. Mau lihat bagaimana menteri lain melihat itu. Tapi secara umum kalau Anda lihat secara fisik kan bagus akhir-akhir ini, (situasi di Papua) tidak lagi mencekam, kalau dilihat akhir-akhir ini objektifnya, bukan dibuat-buat gitu, kan bagus," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10).
Dia menuturkan, rapat perdana untuk memperkuat proses koordinasi kementerian di bawah Kemenko Polhukam. Dirinya mengistilahkan dengan kalimat saling setrum.
-
Apa yang dibahas BP2MI dengan Menkopolhukam? 'Kami bicara dengan Pak Menko terkait praktik perdagangan orang dalam konteksnya pekerja migran Indonesia,' kata Benny.
-
Siapa yang mengadakan rapat kabinet perdana? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Dimana KPU Papua Pegunungan rapat pleno? KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Kenapa pertemuan ini penting bagi Kemendag? “Saya harap kita dapat berkolaborasi, mengutamakan semangat kebersamaan, serta memberikan arahan yang jelas melalui pembahasan solusi nyata dan konkret untuk mendorong beberapa inisiatif dan kerja sama yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua kawasan,“
"Iya, karena rapat perdana. Semua diundang untuk saling setrum lah. Tetapi jangan Anda bertanya, kok sudah seminggu saling setrum? Loh mereka sudah berjalan. Sudah saling setrum. Saling setrum itu proses koordinasinya di dalam tata kelola pemerintahan," ungkap Mahfud.
Dia juga menuturkan, juga akan membahas soal pembuatan omnibus law. "Nanti hari kamis kita akan rapat dulu dengan Menkum HAM. Kita akan bicarakan omnibus law itu, kan harus diklasifikasi juga di bidang apa," pungkasnya.
Selain Menkum HAM, jaran menteri yang akan yang hadir di antaranya, Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian Kapolri, Panglima TNI dan kepala lembaga lainnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaMenteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun
Baca SelengkapnyaBeberapa yang dibahas terkait sinergitas TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto memboyong para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih ke Lembah Tidar di Magelang, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto memboyong para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Lembah Tidar di Magelang, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaIni sidang perdana usai Prabowo menyelesaikan lawatan ke sejumlah negara.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebutkan, bahwa seluruh menteri termasuk Prabowo Subianto akan hadir.
Baca SelengkapnyaPigai pun ditanya komitmennya untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dan Papua.
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca SelengkapnyaKetua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca Selengkapnya