Kang Emil imbau warga Jabar yang ikut Aksi Bela Tauhid di Jakarta tertib

Merdeka.com - Aksi Bela Tauhid rencananya akan kembali digelar di Jakarta pada Jumat 2 November 2018. Kali ini, kegiatan yang diperkirakan akan diikuti ribuan massa tersebut diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membebaskan dan tidak akan melarang warganya untuk ikut berpartisipasi dalam aksi. Pasalnya, apa yang direncanakan sebagai hak warga mengemukakan pendapat.

"Itu mah hak masing-masing. Silakan," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (1/11/2018).

Namun, ia menegaskan semua yang ikut harus bisa menjaga ketertiban umum. "Yang penting ekspresikan apapun dengan cara santun sopan, tidak mengganggu ketertiban umum. Itu hak masing masing," terangnya.

Sebelumnya, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif membenarkan rencana aksi tersebut. Pihaknya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian terkait rencana penyampaian pendapat di muka umum itu.

"Sudah. (Estimasi massa) kurang lebih 10 ribu," katanya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (1/11).

Slamet kemudian memberikan poster berisi seruan Aksi Bela Tauhid Jilid II. Kegiatan yang juga disebut Aksi 211 itu rencananya akan dimulai dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan dengan parade tauhid menuju ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Dalam poster itu juga tertulis tuntutan tegakkan keadilan dan penjarakan penista agama. Namun Slamet tak mengungkap secara spesifik tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.

"Tunggu besok," ucapnya singkat.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait Aksi Bela Tauhid Jilid II. Argo menyebut, aksi tersebut terkait dengan insiden pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

"(Surat pemberitahuan) sudah. (Terkait) pembakaran bendera HTI," ucap Argo.

Pekan lalu, ribuan massa juga telah menggelar Aksi Bela Tauhid di sekitar Monas, Jakarta Pusat, Jumat 26 Oktober 2018. Perwakilan massa telah bertemu dengan pejabat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).