Kang Emil Menilai Aturan Buka Keran Transportasi Merepotkan Daerah
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau akrab disapa oleh Kang Emil mengatakan, pihaknya akan mengetes orang-orang yang bepergian setelah diberlakukannya aturan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang membuka keran transportasi.
Adapun ini disampaikan dalam Sharing Session yang diadakan eksklusif oleh Liputan6.com secara langsung.
Dia menuturkan, jika ada orang yang bepergian tersebut, ditemukan positif, maka akan langsung menutup lalu lintas yang ada.
-
Mengapa BCL tidak mau ikut campur? 'Sebenarnya Mbak Bunga nggak mau cawe-cawe ya, ini kan persoalan urusan sebelum. Iya urusan masa lalu,' ujarnya.
-
Kenapa Kolonel Bambang menolak jadi jenderal? Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.
-
Bagaimana Budi Arie menanggapi desakan mundur? Budi Arie menjawab desakan tersebut. Dia mengatakan, masyarakat berhak menyampaikan desakan agar dirinya mundur dari kursi Menkominfo.'No komen soal itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara,' kata Budi Arie, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.
-
Siapa yang menolak kebijakan pengeboman kapal? 'Tidak pernah, nggak pernah (menenggelamkan),' kata Inspektur Jenderal (Irjen) KKP, Tornanda Syaifullah, kepada awak media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (24/7). Tornanda mengatakan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal ilegal melalui teknik pengeboman justru akan merusak ekosistem laut. Mengingat, terdapat area konservasi dibawah laut yang terdampak kebijakan pengeboman kapal.'Itu sebenarnya merusak, kalau kapal di bom, itu merusak konservasi di bawahnya, kan itu ikut rusak sebenarnya,' tegasnya.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Bagaimana cara Bambang menolak kenaikan pangkat? 'Pak, saya mohon dengan sangat. Sudilah Bapak membatalkan niat itu. Saya keberatan menjadi jenderal,' kata Bambang.
"Kalau saya temukan orang yang menggunakan keleluasaan transportasi ternyata positif, maka kita akan tegas menutup lalu lintas," kata Kang Emil, Senin (11/5/2020).
Dia menuturkan, bahwa peraturan ini merepotkan daerah. Dan sudah disampaikan dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi.
"Saya sampaikan hal yang sama. Bahwa kebijakan pusat harus mendengar masukan akar rumput dari bawah. Karena saya, Pak ganjar (Gubernur Jateng), para Gubernur lain kan ngejaga gawang di bawah, kira-kira begitu. Kebijakan yang di atas kalau di bawahnya enggak sinkron kan harus saling review," ungkap Kang Emil.
Meski demikian, dia enggan mempertentangkan kebijakan tersebut.
"Karena pemerintah provinsi adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Apapun keputusan pemerintah pusat tugas kami secara undang-undang adalah mengamankan. Tapi kami punya kewajiban, kalau kebijakan itu mungkin kurang pas, kami beri masukan untuk revisi," tegas Kang Emil.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Banten tidak menerapkan contra flow, itu karena arus kendaraan yang mengarah ke Jakarta harus tetap dibuka
Baca SelengkapnyaErick Thohir memastikan LRT Jabodebek akan terus diperbaiki.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP Wa Ode Herlina mengkritik rencana pemerintah yang hendak menutup Stasiun Karet, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaPengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca SelengkapnyaPemasangan Palang Pintu rel kereta api ternyata bukan kewajiban PT KAI.
Baca SelengkapnyaKereta memiliki jalur khusus dan orang atau pengendara dilarang mengganggu perjalanan KA. Jika ada hal merugikan bagi KA, maka PT KAI bisa meminta ganti rugi.
Baca SelengkapnyaArus lalu lintas berangsur normal beberapa jam kemudian setelah kendaraan mengular belasan kilometer.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melarang kendaraan luar daerah untuk masuk Bali karena diatur secara nasional.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir menekankan, tahap awal operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung hanya melayani tiga stasiun saja.
Baca Selengkapnya