Kanopi runtuh, Pemprov DKI minta UI & ITB audit konstruksi
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana bekerja sama dengan kampus-kampus untuk melakukan audit konstruksi di gedung-gedung yang berada di Balai Kota, Jakarta Pusat. Pemprov DKI menggandeng Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melakukan audit tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Jonathan Pasodung mengatakan Pemprov DKI telah melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan gedung Balai Kota, Jakarta Pusat. Evaluasi tersebut meliputi bagian perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
"Kita sudah evaluasi, tapi kalau saya jelaskan hasil evaluasi saya tentu pihak yang melaksanakan nanti jawabannya subjektif. Jadi kami mohon audit dari kampus, mungkin kita mau ke Lab ITB atau UI, supaya nanti hasilnya akan disampaikan, karena kasus-kasus seperti inikan tidak hanya berdiri sendiri bukan cuma teknis, ada juga hal-hal lain. Ya nanti tim independen itu yang mengeluarkan statement terhadap hasilnya," ujar Jonathan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (29/8).
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Siapa yang melakukan tinjauan proyek? Mendapati informasi ini, bupati, Rudy Gunawan melakukan pengecekan langsung ke lokasi, pada Minggu (13/8).
-
Bagaimana KLHK menilai rehabilitasi DAS? Mereka melakukan penanaman sampai tiga tahun. Nanti dinilai berhasil dengan diserahkan oleh Gubernur di Bangka Belitung,' kata Muchtar.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Kenapa Kemenkumham meninjau kesiapan lokasi AALCO di Bali? Kehadirannya untuk memastikan semua persiapan kegiatan yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center 15–20 Oktober 2023 berjalan lancar.
-
Bagaimana KWI mengelola pembangunan? Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Marthen Jenarut menyampaikan, bahwa gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai prinsip berkelanjutan.
Jonathan menargetkan dalam waktu satu minggu hasil audit tersebut akan langsung disampaikan ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia belum mengetahui penyebab runtuhnya fasad gedung Balai Kota, Jakarta. Pasalnya, dalam sisi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tidak ditemukan kejanggalan yang menjadi penyebab runtuhnya bangunan tersebut.
"Di awal sudah saya katakan semua dokumen yang dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya nggak ada masalah. Tapikan itu kalau saya yang mengatakan itu nanti subjektif. Makanya kita biarkan lembaga independen yang melakukan audit teknis, hasilnya nanti akan informasikan ke teman-teman," pungkas dia. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru belum memastikan kapan mulai mengaudit pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaPDIP DKI Jakarta, mengusulkan untuk melakukan audit total terkait perencanaan dan pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaUniversitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta diterpa isu korupsi. Bagaimana duduk perkaranya?
Baca Selengkapnyasemua bangunan bangunan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan uji tahan gempa
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaKPK menemukan beberapa shelter tsunami sudah ada yang roboh.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaNamun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.
Baca SelengkapnyaAlex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta Ridwan Kamil memberikan koreksi apabila ada arsitektur di IKN yang kurang baik.
Baca SelengkapnyaPansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.
Baca Selengkapnya