Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kantong plastik berbayar untungkan siapa?

Kantong plastik berbayar untungkan siapa? ilustrasi kantong plastik. ©2016 Merdeka.com/Ya'cob Billiocta

Merdeka.com - Sejak Minggu (21/2), beberapa kota di Indonesia mulai uji coba penerapan kantong plastik berbayar. Program itu digagas buat menekan penggunaan tas plastik saat berbelanja di Indonesia.

Langkah itu sudah diterapkan di beberapa negara lain sejak lama. Bahkan di luar negeri, wadah buat membawa belanjaan sudah digantikan oleh kantong dari kertas.

Alasannya cukup beralasan. Jumlah sampah plastik semakin meningkat saban hari. Masalahnya, bahan itu sangat sulit diurai. Hingga seratus tahun pun terkadang masih tetap ada. Hal itu disadari sangat mengancam kelestarian lingkungan.

Di beberapa daerah, program itu sudah berjalan. Sementara di Surakarta justru ditolak. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, beralasan hal itu tidak efektif menekan sampah kalau kantong plastik tetap dijual, walau dengan harga murah atau tinggi. Dia menyarankan supaya lebih baik gerai swalayan dan pasar tradisional menjual tas berbahan kain atau dari anyaman bambu, buat benar-benar menggantikan kantong plastik.

Meski begitu, program diet kantong plastik masih diperdebatkan. Pegiat dari Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (Yapelh) Tangerang, aturan kantong plastik berbayar tidak akan berdampak terhadap pengurangan sampah plastik.

"Kami kira itu tak akan mempengaruhi persoalan sampah plastik, justru akan menimbulkan pengusaha di bidang tersebut untuk berbisnis, karena kini bukan menjadi tanggung jawab retail atau perusahaan lagi, tetapi langsung konsumen," kata Direktur Yapelh, Uyus Setia Bhakti, di Kota Tangerang, kemarin.

Menurut Uyus, pemerintah seharusnya mengkampanyekan perubahan gaya hidup atau pola pikir masyarakat, ketimbang harus menimbulkan adanya transaksi baru dan memicu sampah plastik.

"Tetapi seharusnya jangan menimbulkan harga di situ. Sekarang ubah pola pikir masyarakat lah, sampah itu bisa dimanfaatkan, jangan diperlakukan menjijikkan. Harus tahu sejak mau beli, ini plastik akan dibuang di mana, diapakan. Jadi menurut saya seharusnya bikin program kampanye ubah pola pikir masyarakat soal sampah," lanjut Uyus.

Sampah hasil sisa produksi manusia seperti sampah plastik memang berbahaya. Butuh 350 tahun buat mengurainya.

Apalagi di beberapa daerah, harga dipatok pemerintah dianggap terlalu murah. Meski ada tenggang waktu tiga bulan buat evaluasi, tetapi mestinya pemerintah tanggap dan tidak harus menunggu selama itu jika programnya dirasa tidak berdampak.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan

Pembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya
Indonesia Jadi Negara Penyumbang Sampah Terbesar Kedua di Dunia, Ternyata Ini Penyebabnya
Indonesia Jadi Negara Penyumbang Sampah Terbesar Kedua di Dunia, Ternyata Ini Penyebabnya

KLHK pun memberikan perhatian terhadap menangani polusi yang merusak lingkungan, maka limbah plastik tidak luput dari perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Akui Sulit Atur Sebaran Kantong Plastik di Pasar Tradisional
Pemerintah Akui Sulit Atur Sebaran Kantong Plastik di Pasar Tradisional

Indonesia jadi negara terbesar ke-2 yang sumbang sampah kantong plastik ke laut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diminta untuk Buat Harga Rokok Tidak Terjangkau untuk Tekan Beban Kesehatan
Pemerintah Diminta untuk Buat Harga Rokok Tidak Terjangkau untuk Tekan Beban Kesehatan

Kenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.

Baca Selengkapnya
Mengenal Frugal Living, Gerakan Hemat Lagi Viral untuk Lawan Kenaikan PPN 12 Persen Awal 2025
Mengenal Frugal Living, Gerakan Hemat Lagi Viral untuk Lawan Kenaikan PPN 12 Persen Awal 2025

Kebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.

Baca Selengkapnya
Gerakan Anti Sampah Plastik, Anak Muda di Tapanuli Tengah Ikut Aksi Bersih-Bersih pada Hari Bumi
Gerakan Anti Sampah Plastik, Anak Muda di Tapanuli Tengah Ikut Aksi Bersih-Bersih pada Hari Bumi

Dalam rangka Hari Bumi 2024, para anak muda di Tapanuli Tengah lakukan aksi perlawanan terhadap plastik yang diinisiasi oleh Bank Sampah Yamantab (BSY).

Baca Selengkapnya
YLKI: Pemerintah Tidak Adil, Orang Kaya Dapat Pengampunan Pajak, Kelas Menengah Dikenakan PPN 12 Persen
YLKI: Pemerintah Tidak Adil, Orang Kaya Dapat Pengampunan Pajak, Kelas Menengah Dikenakan PPN 12 Persen

Hal ini akan semakin memperburuk daya beli konsumen.

Baca Selengkapnya
Begini Seruan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq Terhadap Industri AMDK
Begini Seruan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq Terhadap Industri AMDK

Aminullah juga menekankan pentingnya konsistensi di seluruh jajaran Kementerian LH.

Baca Selengkapnya
Berdampak Bagi Kesehatan Masyarakat Luas, Pakar Ingatkan Pemerintah Akan Urgensi Pelabelan BPA
Berdampak Bagi Kesehatan Masyarakat Luas, Pakar Ingatkan Pemerintah Akan Urgensi Pelabelan BPA

BPA adalah salah satu bahan baku pembentuk polikarbonat, jenis plastik keras yang di Indonesia masif digunakan industri air minum sebagai kemasan galon bermerek

Baca Selengkapnya
Dukung ESG, Venteny Gandeng PlasticBank Literasi Keuangan Pengumpul Sampah Plastik
Dukung ESG, Venteny Gandeng PlasticBank Literasi Keuangan Pengumpul Sampah Plastik

Venteny bersama PlasticBank Indonesia mengumpulkan lebih 20.000 kg plastik daur ulang hingga 2024.

Baca Selengkapnya
Listrik Rumah 1.300 VA ke Atas Bakal Kena Retribusi Kebersihan Tahun Depan
Listrik Rumah 1.300 VA ke Atas Bakal Kena Retribusi Kebersihan Tahun Depan

Ada tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini.

Baca Selengkapnya
Jerit Pekerja Kretek Tangan soal Rencana Kenaikan Cukai 2025
Jerit Pekerja Kretek Tangan soal Rencana Kenaikan Cukai 2025

Kenaikan cukai sejak 2022 sampai 2024 masih dirasakan dampaknya sampai sekarang

Baca Selengkapnya