Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapal nelayan dibakar, Pemerintah PNG diminta tanggung jawab

Kapal nelayan dibakar, Pemerintah PNG diminta tanggung jawab kapal nelayan. ©2012 Merdeka.com/aris andrianto

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengecam aksi biadab yang dilakukan oleh tentara Papua Nugini (PNG) terhadap nelayan Merauke yang sedang mencari ikan di wilayah perbatasan antar kedua negara. Para tentara itu membakar kapal nelayan berjenis speedboat dan memaksa sepuluh awak kapal berenang di laut lepas untuk kembali ke wilayah daratan Indonesia.

Politikus yang biasa dipanggil Nuning ini menilai bahwa perbuatan yang dilakukan tentara PNG sudah sewenang-wenang. Dia pun meminta agar pemerintah RI meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah PNG.

"Tentu saja kita sepantasnya meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah PNG. Setidaknya meminta keterangan resmi terkait hal itu," ujar Nuning kepada merdeka.com, Minggu (9/2).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengakui jika wilayah perairan antar negara memang selalu sensitif jika satu sama lain ada yang melanggar batas wilayah. Namun, kata dia, hal tersebut bisa dibicarakan dengan diplomasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia juga berharap agar kejadian ini tidak kembali terulang dan antar kedua negara bisa saling menghormati.

"Meski ini nelayan kita ya bisa dikatakan melanggar wilayah perairan tapi penanganan kejam itu jangan terjadi. Masalah kedaulatan memang sensitif, tetapi harus terjaga hubungan saling menghormati antar negara," tegas Ketua DPP Hanura ini.

Diberitakan sebelumnya, Tentara Papua Nugini (PNG) membakar kapal nelayan Merauke yang sedang mencari ikan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan PNG. Tak hanya itu, sepuluh awak kapal dipaksa berenang menuju daratan setelah kapalnya dibakar. Akibat tindakan keji ini, lima nelayan di antaranya dinyatakan hilang diduga tenggelam karena tak bisa berenang di laut lepas.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP Sulistyo Pudjo menuturkan, peristiwa kejam tersebut terjadi tepatnya pada hari Kamis (6/2). Namun baru diketahui pada Jumat (7/2) setelah lima nelayan selamat berhasil berenang hingga ke pos keamanan perbatasan Indoensia yang dijaga oleh Marinir TNI.

"Kejadiannya hari Kamis, Jumat mereka ditemukan sampai di pos Marinir. Dari sepuluh, hilang lima dan diduga tenggelam saat dipaksa berenang," ujar Sulistyo saat dihubungi merdeka.com, Minggu (9/2).

Menurut dia, sampai saat ini kepolisian masih melakukan penyisiran terhadap lima nelayan yang hilang di laut lepas tersebut.

Berikut identitas nelayan selamat dan hilang akibat tindakan biadab tentara PNG:

Korban selamat:

1. Anto Basik Basik

2. Yakobus Mahuze

3. Silvester Basik Basik

4. Marselinus Gebze

5. Andres Mahuze

Korban hilang:

1. Alex Coa

2. Ferdinand Coa

3. Raobi Rahael

4. Jony Kaize

5. Zulfikar Saleh (mdk/mtf)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Konflik TNI AL dan Brimob di Sorong Selesai, Kasal: Prajurit Jalasena Harus Berjiwa Ksatria
Konflik TNI AL dan Brimob di Sorong Selesai, Kasal: Prajurit Jalasena Harus Berjiwa Ksatria

Kapolda telah menyampaikan permohonan maafnya kepada TNI

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM
Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM

Pemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panglima Agus Soal Musuh Berbahaya, Minta Taruna TNI Hati-Hati di Papua
VIDEO: Panglima Agus Soal Musuh Berbahaya, Minta Taruna TNI Hati-Hati di Papua

Panglima Agus mengatakan separatis Papua, semakin lama semakin berbahaya.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Baca Selengkapnya
Hitung-Hitungan Mantan Panglima TNI soal Risiko Dalam Penyelamatan Pilot Susi Air
Hitung-Hitungan Mantan Panglima TNI soal Risiko Dalam Penyelamatan Pilot Susi Air

Mathius menjelaskan informasi yang diterima, Kapten Philip dalam kondisi sehat dan masih berada bersama KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Baca Selengkapnya
TNI Respons Kritikan Terkait Penyiksaan Anggota KKB: Kami Bukan Malaikat
TNI Respons Kritikan Terkait Penyiksaan Anggota KKB: Kami Bukan Malaikat

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengakui penyiksaan terhadap anggota KKB itu adalah sebuah pelanggaran.

Baca Selengkapnya
Ganjar Minta Pendukungnya Tertib Lalu Lintas Saat Kampanye Terbuka
Ganjar Minta Pendukungnya Tertib Lalu Lintas Saat Kampanye Terbuka

Ganjar meminta, pendukungnya harus tertib agar tidak mengganggu lalu lintas

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
Pilot Susi Air Tak Kunjung Lepas dari Sandera KKB, Ini Penjelasan Panglima TNI
Pilot Susi Air Tak Kunjung Lepas dari Sandera KKB, Ini Penjelasan Panglima TNI

Pilot Susi Air, Kapten Philips Mertens, sudah disandera KKB sejak Februari 2023 silam.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam: Perlu Hati-hati Menangani Konflik Laut China Selatan
Menko Polhukam: Perlu Hati-hati Menangani Konflik Laut China Selatan

"Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang," kata Menko Polhukam

Baca Selengkapnya
Saat Barisan Para Jenderal TNI AD Angkat Suara Jelaskan 'Ulah' Prajurit di Tanah Papua
Saat Barisan Para Jenderal TNI AD Angkat Suara Jelaskan 'Ulah' Prajurit di Tanah Papua

Buntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal

Baca Selengkapnya
Solusi Komnas HAM untuk Presiden Terpilih Menangani Konflik di Papua
Solusi Komnas HAM untuk Presiden Terpilih Menangani Konflik di Papua

Komnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.

Baca Selengkapnya