Follow
Kapolda Banten Ancam Sanksi Anggota Polisi Tak Netral saat Amankan Pilkades
Merdeka.com - Polda Banten menurunkan 2.080 personel melakukan pengamanan Pilkades yang tersebar di 951 TPS yang ada di wilayah hukum Polresta Tangerang.
Pelaksanaan Pilkades berlangsung sejak 10 Oktober 2021 di kabupaten Tangerang. Dilanjut dengan kabupaten Pandeglang pada 17 Oktober 2021, kabupaten Lebak pada 24 Oktober 2021 dan kabupaten Serang pada November 2021.
"Saya percaya personel Polda Banten profesional dalam pengamanan rangkaian Pilkades. Saya juga berharap agar seluruh personel tidak ada yang terlibat dalam menentukan pemenangan salah satu calon Kades," ujar Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto, Minggu (10/10).
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
Kapolda tak segan-segan memberikan sanksi apabila ada anggota tak netral. "Pelanggaran terhadap netralitas personel dalam Pilkades akan ditindak tegas dengan sanksi disiplin dan kode etik profesi Kepolisian," tegasnya.
Dia berpesan agar anggotanya fokus pada upaya antisipasi agar Pilkades tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
"Koordinasikan dengan panitia pelaksana Pilkades untuk menyediakan fasilitas penunjang protokol kesehatan dan serbuan vaksinasi kepada pemilih, agar tidak tercipta klaster baru penyebaran Covid-19 dalam Pilkades ini," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiPara mahasiswa di Banten kembali menyerukan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di Pilkada Banten.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca Selengkapnya
Menko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.
Baca Selengkapnya
Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya
Empat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Baca Selengkapnya
Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca Selengkapnya
Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).
Baca Selengkapnya
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca Selengkapnya
Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Baca Selengkapnya
NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Baca Selengkapnya
Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca Selengkapnya