Kapolda dilecehkan kenapa diam saja

Merdeka.com - Perseteruan Calon Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Dhani dengan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Moechgiyarto berakhir damai setelah Ahmad Dhani mendatangi Kantor Polda Metro, Senin (6/6). Menurut Moechgiyarto, ada kesalahpahaman antara dirinya dengan Ahmad Dhani sehingga terlibat peseteruan. Kendati demikian, Kapolda terkesan takut berhadapan dengan pentolan Dewa 19 itu.

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Kapolda Metro tidak perlu diperpanjang. Dia menilai sikap Kapolda tidak membesarkan persoalan tersebut sudah tepat.

"Bukan takut, jangan sampai berlarut-larut," kata Bambang saat dihubungi merdeka.com, Senin (6/6).

Perseteruan itu bernuansa politis. Pasalnya, aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera ditangkap terkait kasus reklamasi dan kasus Sumber Waras. Polisi, kata Bambang tidak boleh tersangkut persoalan politik tersebut.

"Polisi jangan sampai terseret dalam politik. Ada orang minta ketemu, ya jelaskan saja supaya selesai," ujar dia.

Dihubungi terpisah, Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan sikap Irjen Moechgiyarto tak menantang balik musisi senior itu merupakan cara mendinginkan masalah.

"Saya rasa bukan masalah takut ya, Kapolda mengambil langkah tepat dengan mendinginkan permasalahan ini," ungkapnya.

"Kapolda dan Ahmad Dhani merupakan tokoh Jakarta yang bila konflik diteruskan maka besar kemungkinan akan berkepanjangan. Saya rasa baik Kapolda maupun Ahmad Dhani telah mengambil pelajaran dari kasus ini," sambungnya.

Jika tak diselesaikan, Hendri khawatir perseteruan keduanya dimanfaatkan orang tertentu untuk menggulirkan isu politis.

"Jangan sampai ada pihak yang memperbesar dan mengarahkan kasus ini ke arah politik," tandasnya.

Jajaran Polda Metro Jaya menyita mobil Ahmad Dhani dan truk yang hendak digunakan sebagai panggung rakyat dan mimbar orasi, dalam unjuk rasa dan konser‎ bertajuk 'Panggung Rakyat Tangkap Ahok' di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya kendaraan, petugas juga mengamankan delapan anak buah Ahmad Dhani.

Penyitaan atribut aksi demonstrasi merupakan buntut dari pemanggilan koordinator lapangan unjuk rasa 'Panggung Rakyat Tangkap Ahok'. Menurut Irjen Moechgiyarto, massa melanggar KUHP.

"Kami panggil semua (koordinator lapangan) tiga hari sebelum mereka melakukan unjuk rasa. Karena mereka wajib melakukan pemberitahuan. Maksudnya apa kami panggil dia? Untuk bertanya 'Kamu mau unjuk rasa menggunakan alat-alat apa? Jumlahmu berapa? Rutenya di mana?'. Nah itu yang disampaikan," jelas Moechgiyarto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/6).

"Nah karena dia menggunakan (truk trailer) itu, STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) tidak kita keluarkan. Dia melawan, ngotot. Nah kalau ngotot apa artinya? Melawan perintah aparat, melanggar KUHP, dia kalau mau bertindak begitu." tambah Moechgiyarto.