Kapolda Jabar Ancam Pecat Polisi Terlibat Penyelewengan Pupuk Bersubsidi

Merdeka.com - Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Suntana mengatakan anggota polisi yang terlibat dalam penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani akan langsung dipecat karena sangat merugikan petani yang memerlukan pupuk tersebut.

"Jangan sampai polisi yang menjadi pengayom ikut bermain di penyaluran pupuk bersubsidi, kalau ada akan kami pecat," kata Irjen Pol Suntana di Indramayu dikutip Antara, Selasa (3/1).

Suntana meminta untuk semua anggota Polri yang bertugas di Jawa Barat, harus ikut serta mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani, karena itu sangat dibutuhkan ketika memasuki masa tanam.

Menurutnya, setiap kali ada tengkulak yang bermain pupuk subsidi, anggota polisi ada di belakangnya, untuk itu ia meminta agar hal serupa tidak lagi terjadi, karena bisa sangat merugikan para petani.

Suntana mengatakan, pihaknya pernah memecat seorang kapolsek di Kabupaten Indramayu yang kedapatan ikut serta menyelewengkan penyaluran pupuk subsidi, dan ini harus menjadi pelajaran.

"Saya dahulu pernah mencopot kapolsek di sini (Indramayu yang bermain pupuk subsidi) kalau tidak salah. Kalau ada anggota polisi, kapolsek, perwira yang bermain dalam tata niaga pupuk subsidi, saya akan mencopot, kalau perlu akan saya pecat agar menjadi efek jera," katanya.

Suntana mengatakan seharusnya sebagai pengayom masyarakat, anggota polisi dapat menjamin ketersediaan pupuk yang memang dibutuhkan para petani, dan jangan sekali-kali ikut menyelewengkannya.

Karena kata Suntana, ketika pupuk subsidi diselewengkan maka dampaknya akan sangat terasa, yaitu kegagalan petani memproduksi beras, sehingga ketahanan pangan bisa terganggu.

"Jangan sampai apa yang telah digelontorkan pemerintah dengan membangun bendungan menjadi sia-sia karena petani tidak mendapatkan pupuk subsidi," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar semua anggota dapat ikut serta menjaga ketersediaan pupuk subsidi, supaya pertanian khususnya di Indramayu bisa semakin maju, karena pemerintah sudah menargetkan produksi beras bisa meningkat, dari 1,3 juta ton menjadi 1,8 juta ton.