Kapolda Jabar jadi pembina GMBI saat masih Kapolwil pada 2009

Merdeka.com - Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Fauzan Rahman menyebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan sudah membina LSM yang memiliki basis anggota di seluruh Indonesia sejak 2009 lalu. Mantan Kadiv Humas Polri itu ingin para anggota GMBI bisa lebih beradab.

"Pak Anton ini mendidik kita sejak tahun 2009, saat itu dia masih jadi Kapolwil Priangan. Pak Anton Kapolda Jabar itu maksudnya untuk mendidik, supaya kita beradab dan beretika. Hanya sebatas itu," kata Fauzan saat ditemui di salah satu rumah makan Jalan Surapati, Kota Bandung, Senin (16/1).

Sejak didirikan 2002 silam, GMBI memang diidentikan dengan gayanya yang sangar, bahkan dicap premanisme. Lambat laun GMBI terus berbenah, apalagi ketika mulai mengenal Anton yang juga pernah menjadi Kapolda Sulsel tersebut.

Nama GMBI mencuat pasca-kericuhan yang terjadi usai pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq di Mapolda Jabar pada Kamis 12 Januari lalu terkait dugaan penodaan Pancasila. FPI yang mengawal jalannya pemeriksaan terhadap Rizieq menuding kepolisian mengerahkan GMBI sebagai massa bayaran.

Fauzan pun mengklarifikasi ihwal massa bayaran itu. "Tidak ada instruksi (dari Kapolda). Semua itu gerakan pleno kita. Instruksi menyangkut politik, atau gerakan dari ketua umum langsung yang dipimpin saya. Kenapa bergerak? GMBI memiliki fungsi sosial kontrol. Setia bela negara, dan Pancasila. Kami tersinggung," jelasnya.

Seperti diketahui, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan merupakan Ketua Dewan Pembina GMBI. Dia memiliki alasan mau menjadi pembina GMBI, padahal banyak Ormas menawarkan posisi tersebut.

"Saya memang banyak membina, tetapi saya membina mereka agar mereka beradab," kata Anton di Bandung, Jumat (13/1).

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengatakan tidak ada larangan pejabat Polri menjadi seorang pembina di Ormas. Bahkan, dikatakan dia tidak hanya pejabat Polri, seorang Babinkamtibmas pun tidak dilarang menjadi pembina jika memang dianggap memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin.

"Boleh, tidak ada larangan. Jangankan pejabat, seorang Babinkamtibmas saja diminta menjadi ketua perkumpulan tertentu, itu suatu kehormatan. Tapi tentunya untuk tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan lain," tandas Rikwanto. (mdk/did)