Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolda Jabar & Pangdam Siliwangi tegaskan bakal sanksi aparat tak netral di Pilkada

Kapolda Jabar & Pangdam Siliwangi tegaskan bakal sanksi aparat tak netral di Pilkada

Merdeka.com - Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto dan Pangdam III Siliwangi Mayjen Besar Harto Karyawan menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada aparat tak netral selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Agung menekankan kepada seluruh anak buahnya untuk bertugas dengan baik dan tetap netral selama Pilkada.

"Beberapa kali yang saya tegaskan netralitas petugas harus dan wajib," kata Agung di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (25/6).

Agung mengatakan, kinerja anak buahnya sudah terbukti sejak Pilkada dimulai. Tidak ada laporan terkait adanya permasalahan netralitas dari petugas kepolisian. Sebab, porsi pengawalan dan pekerjaan yang dibebankan kepada institusinya merata ke semua pasangan calon.

"Saya juga sama empat paslon satu meja dan tanyakan apa ada yang tidak netral, jawabannya tidak ada," ujar Agung.

Agung menegaskan, akan memberikan sanksi jika ada petugas kepolisian yang terbukti tidak netral. Selain itu, ia meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila anggota kepolisian mendukung salah satu paslon.

"Sanksinya kita ada peraturan Kapolri dari etik sampai pidana. Jadi tidak usah ragu," kata dia.

Agung menegaskan dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini, personel Polri dan juga TNI fokus terhadap pengamanan. Tidak ada kegiatan lain di luar pengamanan Pilkada Serentak.

Hal serupa juga ditegaskan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan. "Saya kira sudah final apa yang ditekankan Panglima dan Kapolri kegiatan mendukung suksesnya pesta demokrasi kita harus netral," ucapnya.

"Kalau terjadi pelanggaran, kita tidak akan sungkan memberikan tindakan tegas sesuai prosedur," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Pernyataan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang dia ketahui. SBY menyebut, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

SBY mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.

Dia lantas mengungkit pemeriksaan mantan Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni oleh Polri. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoaks," ucap SBY.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Menko Polkam Budi Gunawan Tegas Ingatkan Aparat Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana
FOTO: Menko Polkam Budi Gunawan Tegas Ingatkan Aparat Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana

Menko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri

“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Gelar Aksi Serukan Netralitas ASN dan TNI-Polri di Pilkada Banten 2024
Mahasiswa Gelar Aksi Serukan Netralitas ASN dan TNI-Polri di Pilkada Banten 2024

Para mahasiswa di Banten kembali menyerukan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di Pilkada Banten.

Baca Selengkapnya
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada

Empat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya
Tegas Jenderal Maruli Respons Megawati soal Aparat Tak Intervensi Pemilu 2024: Anggota Kita yang Mana Mengancam?
Tegas Jenderal Maruli Respons Megawati soal Aparat Tak Intervensi Pemilu 2024: Anggota Kita yang Mana Mengancam?

Maruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya

Baca Selengkapnya
Wamendagri Ungkap Persoalan Netralitas ASN di Jawa Tengah Terkait Pilkada
Wamendagri Ungkap Persoalan Netralitas ASN di Jawa Tengah Terkait Pilkada

Bima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.

Baca Selengkapnya
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar

Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).

Baca Selengkapnya
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024

Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

Baca Selengkapnya
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Baca Selengkapnya
Kasad Jenderal Maruli Mengaku Takut Berkomunikasi via Telepon: Nanti Direkam, Diedit dan Tersebar
Kasad Jenderal Maruli Mengaku Takut Berkomunikasi via Telepon: Nanti Direkam, Diedit dan Tersebar

Jenderal Bintang Empat tersebut tetap memastikan tidak akan pandang bulu apabila ada prajurit TNI AD yang terbukti tidak netral.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Daerah Sambut Baik Putusan MK Aparat Negara Tak Netral Langsung Pidana: Berikan Efek Jera
Bawaslu Daerah Sambut Baik Putusan MK Aparat Negara Tak Netral Langsung Pidana: Berikan Efek Jera

Selama ini Sentra Gakkumdu merasa kesulitan dalam memproses pelanggaran Pemilu,

Baca Selengkapnya