Kapolda Jabar persilakan Mabes Polri ambil alih seleksi Akpol
Merdeka.com - Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan tidak keberatan dengan keputusan Mabes Polri mengambil alih proses perekrutan dan seleksi calon taruna Akpol 2017 yang dijalankan Polda Jabar. Keputusan mengambil alih perekrutan para calon prajurit kepolisian itu sebagai buntut dari kisruhnya penerimaan yang disebut ada prioritas untuk putra daerah.
"Mungkin lebih baik ke sana, silakan saja Mabes Polri ambil alih. Kita harus loyal kepada keputusan tim Mabes polri," kata Anton saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7).
Kekisruhan perekrutan calon anggota Polri terjadi hampir di semua tingkatan, mulai dari Tamtama, Brigadir dan Perwira lewat Akpol. Setelah terjadi kekisruhan dalam proses seleksi Akpol, Kapolda mendukung dibentuknya tim panitia baru.
-
Bagaimana Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? Perombakan ini tertuang dalam surat telegram bernomor Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023.
-
Kenapa Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? 'Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area,' kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (6/12).
-
Apa saja yang dirombak Kapolda Metro Jaya? Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
-
Mengapa seleksi Akpol NTT dikritik? Menurut Ombudsman NTT Darius Beda Daton, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Namun dia menilai jika Catar Akpol NTT diisi orang luar, untuk apa seleksi dilakukan di sini.'Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,' ujarnya, Sabtu (6/7).
-
Kenapa Kompolnas butuh anggota baru? Hermawan mengajak seluruh masyarakat yang ingin memperbaiki tubuh Polri untuk berbondong-bondong mendaftar seleksi calon pimpinan Kompolnas.
-
Mengapa Wakapolda Banten dimutasi? Serah terima jabatan juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas.
"Karena kalau saya mengumumkan lagi toh kita pun juga memang harus diserahkan ke Mabes supaya nanti ada keputusan sendiri. Kalau di sini nanti terjadi ada dua panitia yang satu mempertahankan kebenarannya masing-masing," jelasnya.
"Dari pada di sini ribut, sudah lebih baik ke Mabes. Emang permintaan kita juga sudah diambil alih mabes untuk menunjukkan kalau di sini tidak ada apa-apanya. Yang keberatan berarti ada apa-apanya," ucapnya.
Untuk diketahui, sejumlah orang tua melayangkan protes terutama terkait kebijakan yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017, yang dikeluarkan pada 23 Juni 2017. Dalam keputusan Kapolda tersebut, diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.
Dalam keputusan hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.
Mabes Polri turun tangan dalam kisruh proses seleksi calon akademi kepolisian (akpol) Polda Jabar. Proses seleksi calon Akpol dari Polda Jabar diwarnai protes orang tua setelah berhembus isu prioritas putra daerah dan berujung pada ditangkapnya tiga orang yang melakukan pungli.
Mabes Polri mengambil alih proses seleksi hingga hasil akhirnya. "Rekrutmen ini diambil alih sama Mabes," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Senin (3/7).
Dia menuturkan, panitia pusat seleksi calon Akpol akan melakukan verifikasi dan melaksanakan sidang penentuan calon terpilih dari panitia Jabar untuk ikut tes secara nasional.
"Melaksanakan Sidang Penentuan kelulusan Catar dari Panda Jabar dalam waktu dekat sesuai norma dan ketentuan yang berlaku dengan prinsip obyektivitas dan mengutamakan kualitas," tegasnya.
Setyo menambahkan, Kapolri Jenderal Tito juga akan menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Verifikasi Gabungan Mabes Polri (SSDM, Pusdokkes dan Div Propam) dan Polda Jabar. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suasana haru menyelimuti Markas Polda Banten pada hari Senin (8/7) ketika seluruh personel dengan penuh penghormatan mengantarkan kepergian Wakapolda Banten.
Baca SelengkapnyaPengecekan Rrapat pleno berlangsung di PPK Bandar Sei Kijang.
Baca SelengkapnyaDaftar Mutasi Pejabat Utama Polda Metro Jaya: Wakapolda, Dirresnarkoba hingga Kapolres
Baca SelengkapnyaBerikut momen jenderal bintang 2 suruh semua Kapolres dan Dandim berdisi di depan Kapolri-Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaKapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengantongi nama Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) untuk menggantikan Komjen Pol Agus Andrianto.
Baca SelengkapnyaApel Pengamanan Pemilu 2024 digelar Lapangan Makodam Jl Aceh Kota Bandung, Kamis (1/2).
Baca SelengkapnyaPerbedaan pendapat dan pilihan, kata Kapolri adalah hal biasa terjadi dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaKapolri turut mengapresiasi atas seluruh kinerja empat satker Polri.
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaAnggota Polri yang menerima tawaran terjun langsung ke politik praktis maka harus segera mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaPelantikan Prabowo-Gibran dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya siap mengamankan Pilkada 2024 seperti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
Baca Selengkapnya