Kapolda Kaltim Peringatkan Mahasiswa Samarinda Tak Duduki Gedung DPRD
Merdeka.com - Mahasiswa Samarinda, Kalimantan Timur, berencana kembali berunjuk rasa di DPRD Kaltim pada Kamis (26/9). Mereka menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk UU KPK. Polisi mewanti-wanti dan melarang keras mahasiswa menduduki gedung DPRD Kaltim.
"Tidak ada pemaksaan kehendak mahasiswa, untuk masuk ke dalam DPR. Apalagi, berniat menguasai DPR," kata Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Priyo Widyanto, ditemui wartawan di Samarinda, Rabu (25/9).
Kapolda memastikan menambah personel untuk pengamanan aksi unjuk rasa di Samarinda. Dia mempersilakan, mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan tertib. Perwakilan mahasiswa boleh masuk ke Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
"Itu namanya demokrasi. Kalau semuanya mau masuk, itu namanya anarkis. Kalau anarkis, dilakukan tindakan tegas. Sudah, selesai!" ujar Priyo.
Senin (23/9) lalu, aksi demo mahasiswa di depan gerbang DPRD Kaltim hingga sore hari berujung bentrok dengan aparat keamanan. Padahal sebelumnya, berjalan tertib. Polisi melepaskan gas air mata, menyemprotkan water canon dan menggunakan rotan untuk membubarkan mahasiswa.
"Kalau lakukan unjuk rasa, kita lakukan pengamanan. Tapi dengan catatan, lakukan sesuai aturan. Kalau kemudian polisi represif, lah mahasiswanya anarkis nggak? Kan itu pertanyaannya," sebut Priyo.
Dia memastikan anak buahnya tidak akan melakukan tindakan represif jika mahasiswa tertib. Meski demikian, gas air mata dan water canon tetap disiapkan sebagai bagian dari SOP.
"Kalau massa tertib, tidak mungkin. Unjuk rasa tidak ada pelemparan batu, tidak ada pelemparan sepatu, tidak ada pelemparan tongkat bendera," ujar Priyo.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaDi tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaMeski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.
Baca SelengkapnyaMahasiswa Universitas Trisakti bersama-sama menarik tali yang sudah diikatkan pada gerbang besi tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya, mahasiswa menentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disampaikan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR.
Baca SelengkapnyaAksi tersebut berujung ricuh setelah mahasiswa yang ingin masuk kedalam gedung DPRD dipukul mundur polisi.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaKehadiran mereka disambut sejumlah mahasiswa yang masih bertahan di sekitar gedung DPR/MPR.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaMahasiswa dan masyarakat menggelar demo di gedung DPR/MPR, Kamis 22 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaSituasi saat ini polisi bertameng siaga penuh menghalau jika pendemo merangsek masuk ke dalam
Baca SelengkapnyaRatusan mahasiswa ini menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada.
Baca Selengkapnya