Kapolda Metro Jaya minta ormas Islam tak unjuk rasa 2 Desember

Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan dengan tegas memastikan agar seluruh masyarakat atau ormas Islam pada tanggal 25 November dan 2 Desember mendatang tidak akan ada aksi unjuk rasa Bela Islam Jilid II.

"Tidak usah turun ke jalan tanggal 25 atau tanggal 2. Saya minta tidak ada yang turun," tegas Iriawan kepada awak media usai memimpin apel kebhinekaan cinta damai di lapangan dit Lantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/11).

Iriawan mengatakan, beberapa ormas Islam telah menyampaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu di Pulau Seribu. Dia telah menyampaikan kasus tersebut melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Polri untuk penegakan hukum.

"Beberapa elemen ormas Islam sudah mengyanpaikan, MUI menyerahkan langkah hukum ke Polri. Mari kita ubah dari lapangan hijau ke meja hijau," lanjutnya.

Menurutnya, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Oleh sebab itu, dirinya mengimbau agar masyarakat untuk tidak kembali turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa bela Islam ke-3.

"Sebelum tanggal 2 Desember sudah diajukan ke Jaksa Penuntut Umum. Untuk apa lagi turun ke jalan. Mari kita dukung, kawal proses hukum saudara Ahok. Negara kita negara hukum. Tidak usah turun ke jalan tanggal 2 Desember atau 25 November. Saya minta tidak ada yang turun," papar Iriawan.

Menurutnya, pelarangan tersebut berdasarkan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 ayat 6 huruf (d) tentang menyampaikan pendapat di muka umum, "menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum".

Yang dimaksud dengan menjaga dan menghormati keamanan dalam UU tersebut adalah menjaga ketertiban umum dan dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan.

"Kita akan melarang untuk turun, kan memang sudah tercantum di UU nomor 9 Tahun 1998 penyampaian di muka umum boleh. Tapi jalan raya kan untuk kepentingan umum. Demo boleh, tapi kan banyak yang beraktivitas di jalan raya sepanjang itu," tandas Iriawan.

Sebelumnya, sejumlah ormas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berencana kembali turun ke jalan pada 2 Desember mendatang. Demo ini lanjutan dari 4 November lalu.

Tujuan dari demo masih sama dengan sebelumnya terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan tersangka Basuki Tjahaja Purnama.

"Karena Ahok tidak segera ditahan, maka Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan gelar aksi damai pada 2 Desember 2016. Aksi damai doa untuk negeri," kata Jubir Front Pembela Islam (FPI), Munarman, dalam jumpa pers di Gedung AQL Islamic Center, Tebet Utara 1, Jakarta Selatan, Jumat (18/11).