Follow
Kapolda Metro: OTT Kemenhub bikin semua tiarap, 2 bulan pungli lagi
Merdeka.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan meyakini operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan telah meredakan praktik pungutan liar (pungli) di semua lembaga pemerintah. Akan tetapi, dia juga menyadari hal itu tidak akan berlangsung lama.
"Belum tentu. Tapi biasanya satu bulan, dua bulan main lagi. Bisa juga ada yang enggak tiarap juga," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (12/10).
Dia menambahkan, pungli tak hanya terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hampir semua instansi pemerintah juga melakukannya.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana pungli diatasi? Untuk menangani masalah pungli di destinasi wisata, beberapa langkah solusi dapat diambil: 1. Penegakan hukum yang lebih tegas: Peran Saber Pungli dan pihak berwenang harus tegas menindak pelaku pungli di lokasi wisata. Tindakan hukum yang jelas dan konsisten memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pungli.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Kenapa Pejabat Kemenhub dibebastugaskan? Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
"Yang pasti kemungkinan karena operasi ini, semua tiarap sementara. Kecuali kalau ada yang coba mungkin," ujarnya.
Atas itu semua, Iriawan meminta kepada masyarakat untuk bekerja sama memberantas pungli. Salah satunya dengan melapor ke kepolisian.
"Lapor saya (kalau ada pungli)," pungkasnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Baca Selengkapnya
Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.
Baca Selengkapnya
Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap berharap operasi tangkap tangan tidak dihapus.
Baca Selengkapnya
Jika ditemukan pasukan membandel maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi
Baca Selengkapnya
Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca Selengkapnya
Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin menanggapi keluhan Arteria terkait OTT yang dilakukan Kejati Bali
Baca Selengkapnya
Dalam operasi itu turut melibatkan sebanyak 2.938 personel gabungaN.
Baca Selengkapnya
Ghufron kemudian menyinggung pentingnya OTT KPK untuk memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya
Operasi Patuh Jaya Digelar, Kapolda Metro: Tidak Ada Transaksional dan Jangan Sakiti Hati Rakyat
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.
Baca Selengkapnya
Sebelum OTT, KPK sudah berbulan-bulan mengawasi Risnandar.
Baca Selengkapnya