Kapolda pantau 4 daerah rawan konflik di Papua saat Pilkada

Merdeka.com - Jelang Pilkada Serentak 2018, polisi di masing-masing wilayah sudah mulai melakukan persiapan seperti keamanan. Seperti di wilayah Papua, dimana di daerah tersebut diterapkan sistem noken.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli mengakui ada empat wilayah yang dianggap rawan oleh pihaknya berdasarkan hasil mapping sementara. Karena empat wilayah tersebut memang wilayah yang sudah masuk radar atau deteksi pihaknya.

"Beberapa daerah seperti Jayawijaya kemudian Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai, itu termasuk daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan yang perlu kita antisipasi bersama," ujar Boy di Aula PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).

Lebih lanjut, Boy mengungkapkan bahwa rawan atau tidaknya wilayah tersebut berdasarkan pasangan calon dan tim suksesnya. Karena apabila paslon dan timses bisa harus menerima kenyataan apabila kalah, maka tak akan terjadi kerusuhan.

"Yang penting kita juga menanamkan kepada para pasangan calon jangan hanya siap menang saja, kita harus meminta kepada mereka untuk siap kalah dan melaksanakan secara luber, jujur dan adil ya, artinya mereka harus taat kepada mekanisme dan mereka harus juga melaksanakan pesta demokrasi dengan fair berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam hukum dan aturan KPU," ungkapnya.

"Itulah upaya-upaya kita demikian juga di dalam upaya peningkatan kesadaran berpolitik, jadi kepada para elit politik yang ada di daerah, justru kita harapkan dapat menjadi pihak-pihak yang memotori lahirnya proses Pilkada damai," sambungnya.

Selain itu, dirinya menuturkan bahwa kerusuhan juga bisa terjadi apabila salah satu paslon dan timses tak terima ketika kalah dan melakukan provokasi terhadap pendukungnya. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada paslon dan timses agar bisa menciptakan demokrasi yang damai dan harmonis.

"Apabila paslon dan tim sukses melakukan provokasi, itu sangat dimungkinkan terjadinya benturan-benturan terjadi dalam masyarakat. Jadi kita proaktif buka jaringan komunikasi dengan mereka dan kita ikut sertakan tokoh-tokoh di sini tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat," tandasnya.