Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolda Papua Ingatkan Anggota Jaga Netralitas saat Pilkada 2020

Kapolda Papua Ingatkan Anggota Jaga Netralitas saat Pilkada 2020 Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengingatkan personel polisi di jajaran Polda Papua untuk menjaga netralitas pada ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal itu sesuai dengan surat telegram Kapolri Jenderal Pol Idham Azis nomor STR/800/XI/HUK.7.1/2020 tanggal 20 November 2020.

"Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat telegram rahasia yang ditujukan kepada seluruh personel Polri. Surat telegram itu berisi perintah untuk menjaga netralitas saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020," tegas Kapolda Irjen Paulus Waterpauw dalam keterangan diterima Antara, Senin (23/11).

Salah satu perintah Kapolri, lanjut Irjen Paulus Waterpauw, yakni melarang foto atau selfie di media sosial dengan gaya mengacungkan jempol maupun dua jari membentuk huruf "V" yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri.

Tak hanya itu, menurut Kapolda Paulus, personel Polri juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala daerah, massa serta massa simpatisannya.

"Surat Telegram tersebut mempertegas kembali aturan baku yang tidak boleh dilakukan seluruh anggota Polri. Instruksi Kapolri ini tidak akan pandang jabatan maupun pangkat pada kontes pesta demokrasi tersebut," imbuhnya.

Paulus mengatakan, surat Telegram ini merupakan penekanan kembali tindak lanjut perintah Kapolri kepada seluruh Kapolda yang wilayahnya menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 yang sudah dekat.

Divisi Propam akan memonitoring dengan melakukan pengawasan ketat secara berjenjang terkait perilaku anggota Polri. Telegram ini selain perintah juga merupakan alat pencegahan alat politisasi baik yang dilakukan anggota Polri maupun peserta Pilkada.

"Dengan adanya telegram itu, Divisi Propam Polri akan melakukan penegakan hukum kepada seluruh anggota yang coba- coba bermain-main saat pilkada. Sehingga manakala ada pelanggaran Divisi Propam pasti objektif,"ujar Kapolda Irjen Paulus Waterpauw.

Paulus menambahkan, hingga saat ini pentahapan proses Pilkada serentak Tahun 2020 di 11 Kabupaten provinsi Papua telah berjalan dengan aman dan lancar.

Dia juga berharap kepada massa dan tim sukses dari pasangan calon di masing-masing wilayah agar lebih dewasa dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

"Apabila tidak puas dengan hasil yang ditemukan dalam setiap tahapan pilkada agar dapat menempuh jalur hukum dan tidak melakukan pengumpulan massa dalam jumlah yang banyak, dimana saat ini negara kita khususnya di Provinsi Papua masih dalam suasana pandemi Covid-19," ungkap Paulus.

Berdasarkan data 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak di Papua yakni Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Peg. Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Waropen.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada

Empat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya
Tegas, Ini Instruksi Jenderal Sigit ke Polisi se-Indonesia Hadapi Pemilu 2024
Tegas, Ini Instruksi Jenderal Sigit ke Polisi se-Indonesia Hadapi Pemilu 2024

Perbedaan pendapat dan pilihan, kata Kapolri adalah hal biasa terjadi dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya
Cegah Pelanggaran Personel di Pilkada, Wakapolres Inhil Bagikan Buku Saku Netralitas Polri
Cegah Pelanggaran Personel di Pilkada, Wakapolres Inhil Bagikan Buku Saku Netralitas Polri

Dalam buku ini terdapat pula Aturan Perundang-Undangan terkait netralitas Polri

Baca Selengkapnya
Perwira Polri Ingatkan Anak Buah Netral di Pilkada: Jangan Ada yang Berpihak
Perwira Polri Ingatkan Anak Buah Netral di Pilkada: Jangan Ada yang Berpihak

AKBP Fahrian Saleh mengultimatum anak buahnya jangan sampai ada personel yang ikut politik praktis.

Baca Selengkapnya
Polres Kampar Tegaskan Seluruh Personelnya Harus Menjaga Netralitas dalam Pilkada
Polres Kampar Tegaskan Seluruh Personelnya Harus Menjaga Netralitas dalam Pilkada

Anggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.

Baca Selengkapnya
Pangdam: Anggota TNI Jangan Komentar Terkait Pilkada di Medsos
Pangdam: Anggota TNI Jangan Komentar Terkait Pilkada di Medsos

Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada

Baca Selengkapnya
Arahan Jenderal Polisi Besan Ketua MPR ke Anak Buah 'Tolong Tidak Ikut Campur'
Arahan Jenderal Polisi Besan Ketua MPR ke Anak Buah 'Tolong Tidak Ikut Campur'

Jenderal polisi besan Ketua MPR beri pesan tegas ke anggotanya guna mempersiapkan Pemilu 2024. Begini isinya.

Baca Selengkapnya
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024

Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

Baca Selengkapnya
Tegas Jenderal Maruli Respons Megawati soal Aparat Tak Intervensi Pemilu 2024: Anggota Kita yang Mana Mengancam?
Tegas Jenderal Maruli Respons Megawati soal Aparat Tak Intervensi Pemilu 2024: Anggota Kita yang Mana Mengancam?

Maruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya
Kapolres Inhu ke Anak Buah: Jaga Netralitas, jangan Terlibat Politik Praktis!
Kapolres Inhu ke Anak Buah: Jaga Netralitas, jangan Terlibat Politik Praktis!

Kapolres Indragiri Hulu (Inhu) AKBP Fahrian Saleh Siregar mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas selama Pilkada serentak

Baca Selengkapnya
Propam Polri Siap Tindak Tegas Anggota Tidak Netral di Pilkada 2024
Propam Polri Siap Tindak Tegas Anggota Tidak Netral di Pilkada 2024

Divpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.

Baca Selengkapnya