Kapolda Papua Ingatkan Anggota Jaga Netralitas saat Pilkada 2020
Merdeka.com - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengingatkan personel polisi di jajaran Polda Papua untuk menjaga netralitas pada ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal itu sesuai dengan surat telegram Kapolri Jenderal Pol Idham Azis nomor STR/800/XI/HUK.7.1/2020 tanggal 20 November 2020.
"Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat telegram rahasia yang ditujukan kepada seluruh personel Polri. Surat telegram itu berisi perintah untuk menjaga netralitas saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020," tegas Kapolda Irjen Paulus Waterpauw dalam keterangan diterima Antara, Senin (23/11).
Salah satu perintah Kapolri, lanjut Irjen Paulus Waterpauw, yakni melarang foto atau selfie di media sosial dengan gaya mengacungkan jempol maupun dua jari membentuk huruf "V" yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Kenapa Kapolri memberi pesan ke Theodore? 'Waktu itu Bapak Kapolri menyampaikan tantangan Polri ke depan itu semakin berat. Bagaimana caranya saya sebagai Adhi Makayasa punya tanggung jawab untuk merangkul teman-teman saya satu angkatan memberikan dampak atau aura yang baik, pengertian bahwa tantangan Polri ke depan itu sangat berat.'
-
Siapa yang mengatur aturan Pilkada Serentak? Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tak hanya itu, menurut Kapolda Paulus, personel Polri juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala daerah, massa serta massa simpatisannya.
"Surat Telegram tersebut mempertegas kembali aturan baku yang tidak boleh dilakukan seluruh anggota Polri. Instruksi Kapolri ini tidak akan pandang jabatan maupun pangkat pada kontes pesta demokrasi tersebut," imbuhnya.
Paulus mengatakan, surat Telegram ini merupakan penekanan kembali tindak lanjut perintah Kapolri kepada seluruh Kapolda yang wilayahnya menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 yang sudah dekat.
Divisi Propam akan memonitoring dengan melakukan pengawasan ketat secara berjenjang terkait perilaku anggota Polri. Telegram ini selain perintah juga merupakan alat pencegahan alat politisasi baik yang dilakukan anggota Polri maupun peserta Pilkada.
"Dengan adanya telegram itu, Divisi Propam Polri akan melakukan penegakan hukum kepada seluruh anggota yang coba- coba bermain-main saat pilkada. Sehingga manakala ada pelanggaran Divisi Propam pasti objektif,"ujar Kapolda Irjen Paulus Waterpauw.
Paulus menambahkan, hingga saat ini pentahapan proses Pilkada serentak Tahun 2020 di 11 Kabupaten provinsi Papua telah berjalan dengan aman dan lancar.
Dia juga berharap kepada massa dan tim sukses dari pasangan calon di masing-masing wilayah agar lebih dewasa dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
"Apabila tidak puas dengan hasil yang ditemukan dalam setiap tahapan pilkada agar dapat menempuh jalur hukum dan tidak melakukan pengumpulan massa dalam jumlah yang banyak, dimana saat ini negara kita khususnya di Provinsi Papua masih dalam suasana pandemi Covid-19," ungkap Paulus.
Berdasarkan data 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak di Papua yakni Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Peg. Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Waropen.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Empat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaPerbedaan pendapat dan pilihan, kata Kapolri adalah hal biasa terjadi dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaDalam buku ini terdapat pula Aturan Perundang-Undangan terkait netralitas Polri
Baca SelengkapnyaAKBP Fahrian Saleh mengultimatum anak buahnya jangan sampai ada personel yang ikut politik praktis.
Baca SelengkapnyaAnggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.
Baca SelengkapnyaPangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada
Baca SelengkapnyaJenderal polisi besan Ketua MPR beri pesan tegas ke anggotanya guna mempersiapkan Pemilu 2024. Begini isinya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca SelengkapnyaMaruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaKapolres Indragiri Hulu (Inhu) AKBP Fahrian Saleh Siregar mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas selama Pilkada serentak
Baca SelengkapnyaDivpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.
Baca Selengkapnya