Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolda Sulsel: Kasus korupsi libatkan peserta Pilkada ditangguhkan

Kapolda Sulsel: Kasus korupsi libatkan peserta Pilkada ditangguhkan Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Anton Setiadji mengatakan, ada beberapa kasus dugaan korupsi di Sulsel yang ditangguhkan hingga pelaksanaan Pilkada selesai di akhir tahun mendatang.

"Kasus korupsi banyak yang telah kita selesaikan. Hanya saja memang sementara ini masih ada satu, dua kasus yang oleh Bareskrim (Polri) arahkan harus ditangguhkan. Jadi kasus korupsi yang melibatkan peserta Pilkada ditangguhkan sampai Pilkada selesai," jelas Anton Setiadji kepada wartawan usai salat Jumat di masjid Mapolda Sulsel, Jumat, (4/9).

Diketahui, dua kasus dugaan korupsi di Sulsel yang beberapa waktu lalu terus diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel adalah kasus dugaan korupsi pembebasan lahan bandara Mengkendek, Kabupaten Toraja dengan delapan tersangka. Dan kasus dugaan korupsi di kegiatan pengadaan lampu hias di Kabupaten Maros.

Disinggung soal keluarnya Telegram Rahasia (TR) yang menyebut dirinya akan mendapat tugas baru ke Polda Jawa Timur dan dia digantikan sebagai Kapolda Sulsel oleh Irjen Polisi Pudji Hartanto Iskandar yang sebelumnya Gubernur Akpol Lemdikpol, Anto Setiadji menjawab dengan santai. "Pulang kampung lagi kita," ujarnya sembari tertawa ringan.

Adapun Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Frans Barung Mangera yang diminta keterangannya soal pemutasian itu mengatakan, Irjen Polisi Anton Setiadji dapat tugas baru ke Jawa Timur itu adalah penghargaan.

"Jawa Timur itu penduduknya jauh lebih banyak yakni 37 juta lebih sementara di wilayah Sulsel dan Sulawesi Barat yang juga merupakan wilayah kerja Polda Sulsel itu total penduduknya hanya 10 juta. Lalu di Jawa Timur itu tantangan tugasnya jauh lebih berat artinya ini adalah sebuah penghargaan karena diberi kepercayaan untuk memimpin Polda di sana. Jadi bukan semacam hukuman yang orang sebut mutasi ini terkait dengan kasus gesekan antara Polri dan TNI di wilayah Sulsel dan Sulbat," jelas Frans Barung Mangera. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Hentikan Sementara Penyidikan Dugaan Korupsi Libatkan Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024
KPK Hentikan Sementara Penyidikan Dugaan Korupsi Libatkan Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024

Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.

Baca Selengkapnya
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

Baca Selengkapnya
Proses Hukum Peserta Pemilu 2024 Ditunda
Proses Hukum Peserta Pemilu 2024 Ditunda

Penundaan ini untuk menjaga kondusifitas para peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu
Ketua KPK Firli Janji Tetap Usut Caleg hingga Capres jika Terjerat Korupsi Meski saat Pemilu

KPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tunda Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Peserta Pemilu 2024
Kejagung Tunda Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Peserta Pemilu 2024

Hal itu tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kapolri Terbitkan Aturan Penundaan Proses Hukum Peserta Pemilu, Bagaimana Nasib Kasus Aiman Witjaksono?
Kapolri Terbitkan Aturan Penundaan Proses Hukum Peserta Pemilu, Bagaimana Nasib Kasus Aiman Witjaksono?

Aiman dilaporkan ke Polda Metro sejumlah orang terkait dugaan menyebarkan hoaks lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Tessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.

Baca Selengkapnya
Komisi III Setuju Tunda Pemeriksaan Hukum Peserta Pilkada 2024
Komisi III Setuju Tunda Pemeriksaan Hukum Peserta Pilkada 2024

Kejagung mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda proses pemeriksaan terhadap peserta Pilkada 2024 demi menghindari black campaign.

Baca Selengkapnya
Karna Suswandi Tersangka Korupsi Tetap Daftar Pilkada Situbondo, Begini Respons KPK
Karna Suswandi Tersangka Korupsi Tetap Daftar Pilkada Situbondo, Begini Respons KPK

Posisi KPK tidak dalam mencampuri pencalonan Karna Suswandi yang maju Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Ada Tersangka Korupsi Nyalon Pilkada, ini Sosoknya KPK Sampai Tak Berdaya
Ada Tersangka Korupsi Nyalon Pilkada, ini Sosoknya KPK Sampai Tak Berdaya

Sosok petahana Bupati Situbondo yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024 dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Dua Alasan Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024
Dua Alasan Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024

Proses hukum terhadap calon kepala daerah akan ditunda hingga perhelatan Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya