Kapolda Sulsel: Kasus korupsi libatkan peserta Pilkada ditangguhkan
Merdeka.com - Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Anton Setiadji mengatakan, ada beberapa kasus dugaan korupsi di Sulsel yang ditangguhkan hingga pelaksanaan Pilkada selesai di akhir tahun mendatang.
"Kasus korupsi banyak yang telah kita selesaikan. Hanya saja memang sementara ini masih ada satu, dua kasus yang oleh Bareskrim (Polri) arahkan harus ditangguhkan. Jadi kasus korupsi yang melibatkan peserta Pilkada ditangguhkan sampai Pilkada selesai," jelas Anton Setiadji kepada wartawan usai salat Jumat di masjid Mapolda Sulsel, Jumat, (4/9).
-
Kapan Pilkada Serentak terakhir? Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
-
Bagaimana proses Pilkada Serentak 2024? Berikut adalah jadwal Pilkada Serentak 2024 dan tahapannya: Jadwal Pilkada Serentak 2024 Sebagaimana terlampir dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal Pilkada 2024 adalah sebagai berikut: Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024 Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024 Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024
-
Kapan Pilkada serentak dilaksanakan? Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada dilakukan? Pilkada merupakan proses demokratis yang dilakukan secara periodik oleh masyarakat untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota.
Diketahui, dua kasus dugaan korupsi di Sulsel yang beberapa waktu lalu terus diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel adalah kasus dugaan korupsi pembebasan lahan bandara Mengkendek, Kabupaten Toraja dengan delapan tersangka. Dan kasus dugaan korupsi di kegiatan pengadaan lampu hias di Kabupaten Maros.
Disinggung soal keluarnya Telegram Rahasia (TR) yang menyebut dirinya akan mendapat tugas baru ke Polda Jawa Timur dan dia digantikan sebagai Kapolda Sulsel oleh Irjen Polisi Pudji Hartanto Iskandar yang sebelumnya Gubernur Akpol Lemdikpol, Anto Setiadji menjawab dengan santai. "Pulang kampung lagi kita," ujarnya sembari tertawa ringan.
Adapun Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Frans Barung Mangera yang diminta keterangannya soal pemutasian itu mengatakan, Irjen Polisi Anton Setiadji dapat tugas baru ke Jawa Timur itu adalah penghargaan.
"Jawa Timur itu penduduknya jauh lebih banyak yakni 37 juta lebih sementara di wilayah Sulsel dan Sulawesi Barat yang juga merupakan wilayah kerja Polda Sulsel itu total penduduknya hanya 10 juta. Lalu di Jawa Timur itu tantangan tugasnya jauh lebih berat artinya ini adalah sebuah penghargaan karena diberi kepercayaan untuk memimpin Polda di sana. Jadi bukan semacam hukuman yang orang sebut mutasi ini terkait dengan kasus gesekan antara Polri dan TNI di wilayah Sulsel dan Sulbat," jelas Frans Barung Mangera. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.
Baca SelengkapnyaKPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.
Baca SelengkapnyaPenundaan ini untuk menjaga kondusifitas para peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaAiman dilaporkan ke Polda Metro sejumlah orang terkait dugaan menyebarkan hoaks lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaTessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca SelengkapnyaKejagung mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda proses pemeriksaan terhadap peserta Pilkada 2024 demi menghindari black campaign.
Baca SelengkapnyaPosisi KPK tidak dalam mencampuri pencalonan Karna Suswandi yang maju Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaSosok petahana Bupati Situbondo yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024 dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaProses hukum terhadap calon kepala daerah akan ditunda hingga perhelatan Pilkada selesai.
Baca Selengkapnya