Kapolda Sumut Sebut KPU Lalai, 4 Kecamatan di Nias Selatan Belum Coblosan Pemilu 2019
Merdeka.com - Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto menyatakan, kondisi keamanan di Sumut pada Pemilu 2019, Rabu (17/4), terkendali. Namun pencoblosan di Nias Selatan (Nisel) menjadi catatan tersendiri lantaran pelaksanaan Pemilu di 4 kecamatannya belum bisa dilaksanakan karena logistik belum terdistribusi.
Agus menjelaskan, terdapat 4 kecamatan di Nisel yang belum dapat melaksanakan pencoblosan. "Hanya 4 kecamatan di Nias Selatan, kebetulan dari KPU-nya kemungkinan agak lalai, kotak suara tidak bisa digeser (didistribusikan) ke 4 kecamatan itu," jelas Agus di sela-sela peninjauan Pemilu di Medan.
Keempat kecamatan itu yakni Gomo, Mazino, Sidua’ori dan Somambawa. Bupati, kapolres, dan dandim setempat sudah menyatakan siap membantu untuk mendistribusikan logistik itu. Namun mereka masih menunggu keputusan dari Bawaslu.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
-
Apa contoh pelanggaran administrasi pemilu? Contoh pelanggaran administrasi pemilu mengacu pada tindakan atau praktik yang membahayakan integritas proses pemilu.
"Karena tidak bisa sembarangan digeser, bisa menjadi pidana bagi pelakunya," jelas Agus.
Polisi Dalami Unsur Kelalaian
Penyelenggara pemilu yang terbukti lalai akan ditindak sesuai peraturan berlaku. "Sudah saya arahkan Kapolres Nias Selatan melalui Sentra Gakkumdu untuk menindak petugas KPU yang lalai menjalankan tugasnya mendorong (mendistribusikan logistik) ke TPS-TPS. Ini bentuk kelalaian," ucap Agus.
Menurutnya, pihak yang lalai dapat dikenakan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Penyidik dapat menggunakan pasal-pasal untuk penyelenggara. "Bila dengan sengaja melalaikan kewajibannya," tegas Agus.
Jenderal berbintang dua ini menyatakan akan terus memantau proses pemilu 2019. "Nanti siang akan kita pantau melalui helikopter di kabupaten/kota di Sumut," jelas Agus.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dahyar mengaku melapor ke DKPP setelah Trisal Tahir dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Palopo.
Baca SelengkapnyaLaporan mengenai dugaan kecurangan terus mengalir. Beberapa laporan ditindaklanjuti karena dianggap memenuhi kriteria yang ada.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti banyaknya kecurangan pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu pun memberikan teguran kepada KPU agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPSU ini dilaksanakan paling lambat sepuluh hari setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaSeluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca SelengkapnyaBawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaSaat ini KPU tengah merampungkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional untuk Pemilu 2024 di empat povinsi terakhir.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN mendesak KPU untuk menjelaskan hal tersebut
Baca SelengkapnyaIni terjadi akibat terlambatnya keluar rekomendasi dari Bawaslu.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan dua digit ketimbang pesaingnya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Jatim.
Baca Selengkapnya