Follow
Kapolri: 80 Persen berkas pidana Pemilu sudah rampung
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan sekitar 80 persen berkas kasus pidana terkait Pemilu 2014 sudah rampung atau P21. Namun, Sutarman tidak hafal apa saja kasus pidana Pemilu yang sudah rampung ditangani pihaknya.
"Saya tidak hafal semua datanya. Yang jelas dari 362 yang lalu, itu sudah 80 persen P21," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/7).
Sutarman menduga berkas kasus pelanggaran Pemilu akan terus bertambah. Pasalnya, proses Pilpres masih terus berjalan hingga 9 Juli mendatang.
-
Siapa saja yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa Pemilu? Tujuannya adalah untuk memastikan penyelesaian yang transparan dan adil terhadap sejumlah sengketa Pemilu.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Bagaimana cara penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan? Umumnya dan termasuk Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa pemilu dibagi menjadi dua terminologi. Pertama adalah penyelesaian sengketa pemilu selama proses pemilu itu sendiri. Kedua adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nantinya pemerintah akan membagi peran kedua terminologi pada instansi yang berbeda.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Tapi pilpres masih banyak berjalan. Ada pilpres, sedang direkap, ini kan masih berjalan," ujarnya.
Sejumlah kasus pidana pemilu itu, di antaranya terkait dengan alat peraga, termasuk laporan kampanye hitam, politik uang yang ada di Jakarta maupun Jawa Barat. Sutarman mengatakan proses penyidikan tidak bisa diburu-buru. Untuk itu masyarakat diminta untuk bersabar.
"Penyelesaian perkara tidak bisa diburu-buru, prosesnya jalan terus, semua proses yang dijalankan penyidik kita tetap dijalankan sesuai prosesnya," pungkasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Untuk rekap di tingkat kecamatan, dari total 7.199 kecamatan yang sudah menyelesaikan rekap dan melaporkannya adalah sebanyak 7.107 kecamatan.
Baca Selengkapnya
"Sebagian besar mungkin ada 70 persen sudah move on," kata Habiburokhman.
Baca Selengkapnya
Menurut KPU, hal ini tak akan mempengaruhi legitimasi proses rekapitulasi suara.
Baca Selengkapnya
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca Selengkapnya
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca Selengkapnya
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca Selengkapnya