Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolri akui masih ada ormas tidak berdasarkan Pancasila

Kapolri akui masih ada ormas tidak berdasarkan Pancasila Badrodin Haiti. ©2014 merdeka.com

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti belum mau membubarkan organisasi masyarakat (ormas) anti Pancasila. Namun, pembubaran itu bakal dibahas Badrodin dengan sejumlah pihak.

"Belum, tentu kan nanti akan ada rapat kalau memang mau dibahas," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/5).

Badrodin pun mengakui bila di Indonesia masih ada sejumlah ormas anti Pancasila. Hanya saja, kata dia, jika ormas itu ingin dibubarkan, pihaknya harus lebih dulu melakukan kajian.

"Iya memang ada ormas yang tidak berdasarkan Pancasila, tetapi kan nanti dari kerangka hukumnya bagaimana," ujar dia.

"Kan kita tidak bisa bicara hanya begitu saja, kita lihat dari aspeknya, kita lihat apakah nanti bertentangan dengan UU ormas itu atau tidak," tegas dia," timpal dia.

Lebih jauh, mantan wakapolri ini tidak mau berspekulasi terkait pembubaran ormas itu. Dia kembali menegaskan hal tersebut bakal dikaji berdasarkan hukum.

"Iya kita lihat semuanya nanti, negara kita kan negara hukum, harus berdasarkan hukum," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah membubarkan organisasi massa atau ormas besar yang secara terang-terangan mendeklarasikan antiPancasila.

Tjahjo juga mengimbau agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia bertanggung jawab dan mewaspadai keberadaan kelompok masyarakat yang antipancasila.

"Kita tidak boleh main-main terhadap kelompok atau perorangan yang antipancasila," kata Tjahjo Kumolo, di sela kegiatan Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Purwakarta, Senin (9/5).

"Pemda tidak boleh lepas tanggung jawab dengan keberadaan ormas antipancasila," kata dia.

Tjahjo berpesan agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan TNI/Polri. Dua lembaga itu dinilai sebagai lembaga yang lengkap dan umumnya menguasai daerah dengan menggunakan intelkam, intelijen, sampai perpolitikan pun dipantau secara baik.

Sementara itu, ditanya tentang ormas yang diakuinya telah dibubarkan, Mendagri tidak mau menyebutkan nama ormas tersebut. Dia hanya menyebutkan kalau ormas itu merupakan ormas besar yang berada di Indonesia.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila

Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.

Baca Selengkapnya
MUI: Jika Ada Pihak Benturkan Agama dengan Falsafah Bangsa Jelas Keliru
MUI: Jika Ada Pihak Benturkan Agama dengan Falsafah Bangsa Jelas Keliru

Untuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh: Gagasan Pemikiran Negara Ini Republik Bukan Kerajaan
Surya Paloh: Gagasan Pemikiran Negara Ini Republik Bukan Kerajaan

Gagasan itu dikatakan Surya Paloh perlu dihormati.

Baca Selengkapnya
Wamenkum HAM: Kehidupan Masyarakat Tak Boleh Bertentangan dengan Ideologi
Wamenkum HAM: Kehidupan Masyarakat Tak Boleh Bertentangan dengan Ideologi

Eddy menegaskan, kehidupan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa.

Baca Selengkapnya
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Saat Paloh Lantang Blak-blakan Bicara Kekuasaan Sesat
VIDEO: Saat Paloh Lantang Blak-blakan Bicara Kekuasaan Sesat

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berbicara mengenai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi

Mahfud MD mengatakan, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik KKN.

Baca Selengkapnya