Kapolri Akui Polarisasi Jadi Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilu 2024

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui polarisasi di masyarakat menjadi kompleksitas dari penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan baik.

"Bahkan mungkin juga akan terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat apabila hal ini kita tidak antisipasi dengan baik," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu, (12/4).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pihaknya juga bakal mendirikan 12 rumah kebangsaan. Rumah kebangsaan itu untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam cegah polarisasi.

"Kita harapkan jadi cooling sistem sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna mencegah terjadinya perpecahan ataupun polarisasi yang akan terjadi," ujarnya.

Listyo mengatakan kompleksitas penyelenggaraan pemilu lainnya yakni potensi kelalaian petugas. Selain itu, pengiriman logistik pemilu juga menjadi tantangan yang mesti diperhatikan.

Oleh karena itu, polri juga sudah menyiapkan personel Brimob khusus pengamanan pemilu. Personel Brimob itu tergabung dalam pasukan reaksi cepat (PRC).

"PRC sebagai power on hand Kapolri, Dankorbrimob, dan Kapoda yang siap dimobilisasi kapan saja serta dimana saja untuk menghadapi situasi kontijensi," jelasnya.

Tak hanya itu, pasukan Brimob di Mabes Polri dan setiap Polda akan dibagi dalam VII zonasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini untuk memudahkan mobilisasi.

"Dimana masing-masing zonasi akan saling back up. Namun, tetap memperhatikan kebutuhan personel di daerah asalnya, guna mengantisipasi eskalasi gangguan Kamtibmas," tutup Listyo.