Follow
Kapolri & Bawaslu bertemu bahas tugas Satgas Anti Money Politic
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan membentuk Satgas Anti Money Politic jelang Pilkada 2018 yang akan digelar secara serentak di beberapa daerah. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan bahwa kedatangannya ke gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, untuk membahas soal pengamanan dan anggota Polri yang maju dalam Pilkada 2018 dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan beberapa Perwira Tinggi Polri lainnya.
"Iya (Satgas anti Politik Uang) dibahas juga," ujar Abhan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/1).
Abhan tidak menutup kemungkinan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap calon kepala daerah yang kedapatan menggunakan uang sebagai pemulus untuk mendulang suara.
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Apa itu Pantarlih Pilkada 2024? Pantarlih, atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, adalah individu atau sekelompok individu yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemutakhiran dan pencocokan data pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
"Terkait satgas money politic, Polri juga akan melakukan tindakan preventif dan barangkali ada OTT tentu nanti karena ini mekanisme sudah diatur di sini ada dulu UU Pilkada, maka mekanisme ada pada sinergi," ujarnya.
Oleh karena itulah, pihaknya bersama dengan Polri akan melakukan pencegahan. "Apresiasi kami pada polri akan hadir untuk melakukan pencegahan dan tindakan terkait money politik," ucapnya.
Abhan menambahkan, Polri telah berkoordinasi dengan Bawaslu, KPK dan Kejagung terkait Satgas tersebut. Satgas ini juga menurutnya tak akan adanya tumpang tindih dengan Sentra Gakkumdu.
"Yang jelas dengan Jaksa Agung, polisi Bawaslu, dengan KPK kami telah koordinasi beberapa tahun lalu. Ini juga tidak ada tumpang tindih, karena ini aduan dari Satgas Anti Money Politic masuk ke Gakkumdu. Karena mekanisme penanganan ada di Gakkumdu, bukan di sentra Gakkumdu tapi fungsi koordinasi antara Satgas dengan sentra Gakkumdu," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan bahwa pada saat Pilkada 2018, akan terjadi kerawanan terutama pada korupsi atau politik uang dan juga adanya isu SARA.
"Politik uang juga menjadi kerawanan. Kan ada tiga maraknya politik uang, isu sara dan medsos kampanye hitam. Kalau untuk KPU, Bawaslu itu di kami tapi polisi Komisi III saya enggak tau persisi," kata Zainudin du tempat yang sama.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Bawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, KPK belum bisa memastikan total uang yang disita.
Baca Selengkapnya
Saat ini penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang ditangkap.
Baca Selengkapnya
Maka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu
Baca Selengkapnya
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun telah membenarkan terkait agenda OTT dilakukan KPK perihal penyerahan uang yang diduga berkaitan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Adanya temuan uang di tangan seseorang yang diduga sebagai orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan.
Baca Selengkapnya
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
Dalam video tersebut, seseorang bicara tentang dukungan terhadap Andra Soni dan Ratu Zakiyah
Baca Selengkapnya