Follow
Kapolri: Bila ada gangguan di Pilkada Papua, akan berhadapan dengan TNI/Polri
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan kesiapan Polri mengamankan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Paniai. Hingga saat ini, Kabupaten Paniai belum melaksanakan pemungutan suara lantaran perbedaan antara KPU dan Panwaslu.
Masalah ini akan disampaikan kepada Ketua KPU dan Bawaslu pusat agar memberikan perhatian khusus supaya ada keputusan untuk pelaksanaan Pilkada Panian.
Bila sudah ada keputusan, TNI dan Polri siap mengamankan. Itu disampaikan Kapolri saat mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi di Base Ops Lanud Sentani, seperti dilansir Antara, Minggi (1/7).
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
Dari 171 daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada, dua kabupaten di Papua terpaksa harus mengalami penundaan pelaksanaan. Dua kabupaten itu adalah Paniai dan Nduga.
Untuk di Kabupaten Nduga, dari laporan yang diterima, pelaksanaan Pilgub sudah berlangsung. Saat ini sedang dilakukan penghitungan. Sedangkan di Paniai, hanya Pilgub yang dilaksanakan.
"Pelaksanaan pemilihan bupatidan wakil bupati Paniai belum dilaksanakan," ujar Kapolri Tito Karnavian.
Kapolri tidak akan mentolerir segala bentuk gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada Paniai.
"Silakan KPU dan panwaslu menyelesaikan. Bila ada gangguan akan berhadapan dengan TNI/Polri," tegasnya.
Dia menambahkan, kunjungan kerjanya bersama Panglima TNI untuk menemui prajurit TNI dan Polri agar semakin baik dalam mengamankan Papua.
"Sinergisitas TNI/Polri semakin baik," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Selain Papua, yang menjadi konsen TNI dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Aceh.
Baca Selengkapnya
Menurut Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, anggota Polri masuk di dalam ruang persidangan dan mengganggu Pleno Rekapitulasi Perhitungan tersebut.
Baca Selengkapnya
Maruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya
Baca Selengkapnya
Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca Selengkapnya
Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca Selengkapnya
Soal keamanan Papua, lanjut Sigit juga menjadi hal yang utama dalam pertemuan tersebut.
Baca Selengkapnya
Ganjar mencontohkan saat kampanye akbar, Wali Kota Makassar tidak bisa hadir meski kader PDIP.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Aria Bima meminta Bawaslu untuk lebih ketat mengatur TNI yang ikut mendukung salah satu capres
Baca Selengkapnya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.
Baca Selengkapnya
Todung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.
Baca Selengkapnya