Kapolri Dukung Propam Libatkan Tim Survei Dalami Angka Pelanggaran Polisi
Merdeka.com - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menegaskan, saat ini merupakan era keterbukaan informasi. Institusi Polri pun harus mengikuti perubahan zaman dan mulai mengedepankan transparansi ke publik, sekalipun soal ragam pelanggaran yang dilakukan anggota.
"Saya menyambut baik tadi bahwa Pak Sambo melibatkan tim survei untuk kemudian mendalami terkait dengan angka-angka pelanggaran yang terjadi," tutur Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4/2021).
Listyo menyebut, sudah bukan zamannya lagi Polri menutup-nutupi permasalahan yang ada di internal. Sebab, dengan menerima pengawasan langsung dari masyarakat maka intitusi penegak hukum itu dapat semakin memperbaiki diri.
-
Bagaimana Polri tingkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Siapa yang beri apresiasi ke Polri? Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik. 'Kami dari DPP PMPI sangat mengapresiasi hasil rilis dari survei dari rilis Litbang Kompas terkait dengan citra positif lembaga negara,' ujar Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air Indonesia (PMPI) Khusniyati, Sabtu (22/6).
-
Kenapa Polri mendapatkan kepercayaan masyarakat? 'Alhamdulillah Polri mendapatkan 73,1% dari 1.200 responden di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke di 38 provinsi,' ucap Khusniyati. Menurut Khusniyati, angka tersebut membuktikan bahwa Polri dekat dengan masyarakat. Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri dibawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Bagaimana Listyo Sigit ingin wujudkan Polri yang dicintai? 'Kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi. sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat,' kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Monas, Jakarta, Senin (1/7).
-
Dimana markas besar Polri? Kemudian, Kepala Kepolisian Negara kala itu Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo bikin kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.
-
Apa motto keren Polri? Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.
"Kita buka ruang supaya apa, kita tahu dari sisi masyarakat oh ini yang dirasakan masyarakat tentang institusi Polri, oh ini yang dirasakan oleh masyarakat tentang perilaku-perilaku, orang-orang yang mengawai institusi Polri. Dengan mengetahu potret secara benar, tentunya kita bisa memperbaiki apa yang masih menjadi kekurangan, apa yang harus diperbaiki," jelas dia.
Soal transparansi permasalahan internal, Listyo mengakui hal tersebut tidaklah mudah. Namun sebagai organisasi modern yang ingin berubah menjadi lebih baik, maka keterbukaan informasi menjadi mutlak dilakukan dan ditanamkan.
"Karena tanpa adanya masukan, tanpa kita membuka ruang, maka kita ibarat katak dalam tempurung. Kita merasa kita hebat, kita merasa kita pintar, kita merasa kita benar. Padahal di luar orang menertawakan kita. Itu jangan sampai terjadi," Listyo menandaskan.
Divisi Propam Polri mendalami adanya peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi. Upaya yang diambil adalah dengan melaksanakan penelitian dan survei bersama tim independen dari akademisi terkait penyebab hal itu terjadi.
Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menyampaikan, penelitian dan survei tersebut dilakukan demi memperoleh data yang tepat dan akurat terkait pelanggaran di lingkungan Polri, sehingga nantinya dapat dirumuskan langkah penanganan ke depannya.
"Tujuan penelitian dan survei yang sedang berjalan tersebut, pertama sasaran jangka pendek adalah memperkirakan jumlah pelanggaran anggota Polri," tutur Ferdy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4/2021).
Selanjutnya, kata Ferdy, tim akan mengidentifikasi jenis pelanggarannya dan memetakan bentuk pelanggaran yang paling signifikan dilakukan oleh anggota Polri.
"Selanjutnya sasaran jangka panjang, untuk mengukur efektivitas program mitigasi yang telah dilakukan oleh Propram. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran," jelas dia.
Ferdy menekankan, tidak kalah penting adalah upaya menciptakan formula yang tepat dalam rangka antisipasi dan upaya pencegahan pelanggaran dilakukan oleh anggota Polri.
"Dan melakukan mitigasi pelanggaran yang dilakukan anggota Polri," Ferdy menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana Putra
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puslitbang Polri mendatangi Polres Kampar dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, penguatan peran Polri dalam pengejaran buronan beserta hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaKapolri menegaskan Polri bukan lembaga anti kritik.
Baca SelengkapnyaHal ini tak lepas dari kerja keras Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Baca SelengkapnyaLebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas
Baca SelengkapnyaSikap terbuka sangat penting diadopsi oleh seluruh jajaran Polri
Baca SelengkapnyaNamun, layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki.
Baca SelengkapnyaPengawasan melekat (Waskat) untuk mencegah penyimpangan di lingkungan Polri ini membuat kepuasan publik terhadap institusi ini sudah mencapai 87,8 persen.
Baca SelengkapnyaTingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini berada di angka 76,4 persen.
Baca SelengkapnyaKompolnas menyebut Polri berhasil hadir di tengah-tengah masyarakat membuat suasana aman, tentram dan damai.
Baca SelengkapnyaHasil penilaian masyarakat yang positif terhadap Polri pun menjadi penyemangat.
Baca SelengkapnyaSurvei ini dilakukan sejak 20 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 dengan melibatkan 2.000 responden di Kota Parepare.
Baca SelengkapnyaPotensi polarisasi pada Pemilu 2024 harus diantisipasi oleh Polri.
Baca Selengkapnya