Kapolri harus copot Kapolda terima titipan calon akpol

Merdeka.com - Seleksi peserta calon Akademi Kepolisian (Akpol) 2017 kembali menuai sorotan. Setelah sebelumnya seleksi Akpol di Polda Jawa Barat, kali ini penerimaan calon anggota korps baju cokelat di Polda Sumut menjadi sorotan.

Pemicunya setelah salah satu putra pejabat utama Polda Sumut lolos seleksi Akpol padahal hasil tes hanya menempati rangking 14 dari kouta 13 calon laki-laki. Sejumlah peserta lantas mempertanyakan terpilihnya putra pejabat utama Polda Sumut berinisial IAP tersebut.

Direktur Lembaga kajian kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta seleksi Akpol yang dilakukan setiap POlda transparan. Dia mendesak Kapolri menindak tegas apabila ditemukan penyimpangan terhadap proses seleksi tersebut termasuk mencopot Kapolda jika terbukti menerima titipan calon Akpol.

"Bagi Kapolda yang tidak melaksanakan perintah Kapolri copot saja. Polri butuh pimpinan yang memiliki visioner agar lebih maju ke depan. Lebih profesional ke depan," kata Edi saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (13/7).

Edi mengatakan, tindakan pencopotan terhadap Kapolda nakal itu sesuai perintah Kapolri agar segala bentuk ketidaktransparan dalam setiap seleksi Akpol harus ditindak tegas. Masyarakat pun diminta melaporkan tindakan tak transparan dalam setiap proses seleksi Akpol ke Mabes Polri.

"Perintah Kapolri jelas dan tegas, yang jadi masalah ada saja Kapolda yang mencoba-coba ikut bermain. Kalau ada info ada penyimpangan oleh Kapolda atau pejabat utama yang bermain laporkan ke Mabes Polri," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) 2017 di Sumatera Utara, juga mengundang protes seperti Jawa Barat. Sejumlah peserta mempertanyakan terpilihnya putra pejabat utama Polda Sumut. Padahal peringkatnya saat penentuan tahap akhir (pantohir) berada di bawah mereka.

Peserta protes merupakan bagian dari mereka tidak terpilih untuk mengikuti tes di Semarang, Jawa Tengah. Salah satunya, Sandy Pratama Putra (20). Dia merupakan peserta pantohir dengan rangking 14 dari 33 peserta laki-laki.

Sandy dan para rekannya tidak diberangkatkan karena kuota Sumut hanya 14. Tiga belas di antaranya laki-laki ditambah seorang perempuan.

"Jadi yang diberangkatkan hanya sampai rangking 13 untuk calon taruna, sedangkan saya rangking 14. Satu lagi yang lolos yaitu peserta perempuan. Dia satu-satunya perempuan yang sampai pantohir," ucap Sandy kepada wartawan, Rabu (12/7).

Belakangan, di luar 14 peserta lolos itu masih ada satu lagi peserta, yaitu IAP. Peserta itu ternyata juga akan diberangkatkan. Padahal dia hanya berada pada rangking 26.

"Kebetulan dia anak pejabat utama Polda Sumut. Itu sudah rahasia umum dan sejak awal tes pun sudah diakuinya," kata Sandy sambil menyebut jabatan ayah IAP.

Menurut Sandy, berdasarkan peringkat, mereka lebih pantas lolos untuk ikut seleksi di tingkat pusat. Mereka kecewa karena ada 12 nama, dari rangking 14 hingga 25, dilompati IAP. "Jika dia berhak, kami juga berhak. Kami sama-sama warga negara," ucapnya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting, menyebut tambahan peserta terpilih merupakan kuota khusus dari Mabes Polri. "Tapi kouta itu tidak mengganggu kuota Polda Sumut yang berjumlah 14 orang. Itu kuota khusus," jelas Sari.

Namun Rina mengaku tidak tahu kuota khusus itu diberikan kepada siapa. Dia juga mengaku belum mengetahui siapa ayah peserta itu. "Saya belum monitor," terangnya.