Follow
Kapolri keluhkan dana pengamanan pemilu Rp 1 triliun belum cair
Merdeka.com - Polri telah mengajukan dana untuk pengamanan pemilihan umum (pemilu) sebesar Rp 3,5 miliar. Setelah melakukan rapat DPR ternyata hanya disetujui Rp 1 triliun.
Meski berkurang, anggaran yang diajukan Polri tak kunjung cair. "Dialokasikan Rp 1 triliun, itu juga masih belum masuk," ujar Kapolri Jenderal Sutarman usai Salat Jumat di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/14).
Selama dana belum dikucurkan, maka pengamanan pemilu akan menggunakan dana belanja Polri. "Kita gunakan anggaran rutin yang ada, kan ada banyak anggarannya patroli dan lain lain," kata Sutarman.
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Siapa yang ikut membantu Kapolresta Pekanbaru mensosialisasikan Pemilu Damai? Jeki menjelaskan Bawaslu yang hadir turut menjelaskan soal proses singkat tentang persiapan Pemilu.
-
Bagaimana Pertamina dan Polri menjalin kerja sama? Pertamina dan Polri diharapkan dapat terus bersinergi dalam hal publikasi dan edukasi, dan menjadi trendsetter informasi kalangan milenial dan masyarakat luas. 'Khususnya dalam mengawal bersama penggunaan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya, serta distribusi energi berkelanjutan kepada masyarakat,' pungkas Fadjar.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kenapa Pertamina dan Polri bekerja sama? 'Sebagai langkah transformasi publikasi Polri menyesuaikan tren kekinian dalam menyebar informasi, kami turut menggandeng BUMN Pertamina dan stakeholder lainnya mulai sinergi pemanfaatan data informasi untuk publikasi dan edukasi, hingga pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kompetensi kehumasan untuk personil Polri pada umumnya dan personil humas Polri pada khususnya,' jelas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.
Ketika ditanya, apakah akan meminta dana dari masyarakat atau pengusaha apabila dana pengamanan tidak dapat dicairkan oleh pemerintah? "Kalau enggak ada, baru berhenti kita. Lebih baik kita tidak bekerja dari pada membebani rakyat," jawab Sutarman.
Agar proses dana pengamanan cepat cair, Polri akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca Selengkapnya
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, siap memproses jika terdapat pelanggaran saat jenderal polisinya bersaksi kecurangan pemilu.
Baca Selengkapnya
Anggaran pengamanan itu digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca Selengkapnya
Kepolisian melakukan pengamanan lewat Operasi Mantap Brata.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca Selengkapnya
Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca Selengkapnya
Ia juga menegaskan bahwa pengadaan gas air mata dialokasikan secara efisien.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Kaesang telah memerintahkan untuk melakukan revisi agar dapat selesai sebelum Jumat pekan ini.
Baca Selengkapnya
Sehingga proses pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
Baca Selengkapnya