Kapolri kirim Propam usut penyanderaan tujuh pegawai Kementerian LHK

Merdeka.com - Tujuh pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan polisi kehutanan (Polhut) disandera oleh pelaku pembakar hutan dan lahan. Pelaku merupakan warga sekitar hutan di Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Polri bakal menerjunkan Propam untuk melihat langsung ke lokasi guna menyelidiki penyanderaan tersebut. Sejumlah warga akan ikut diperiksa untuk dimintai keterangan.

"Kalau bisa besok, terjunkan Propam," kata Tito di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (7/9).

Tito mengaku belum bisa memastikan motif penyanderaan itu masuk ke dalam unsur pidana atau tidak. Sebab, polisi masih memerlukan kesaksian dari para warga tersebut.

Bukan hanya warga, mantan Kapolda Metro Jaya ini pun menginstruksikan Propam untuk memeriksa pihak Polres setempat. Sebab, Polres tersebut melakukan negosiasi dengan masyarakat untuk menyelamatkan para sandera.

"Prinsip kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh," tandas Tito.

Sebelumnya, tujuh PPNS dan Polhut Kementerian LHK disandera oleh warga setelah PPNS Line dan plang Kementerian LHK dipasang. Pemasangan plang itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, Jumat (2/9) lalu.

Para penyandera meminta tim Kementerian LHK menghapus foto-foto serta video. Bahkan, tim Kementerian LHK pun diminta mencopot plang yang dipasang di lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Tak hanya itu, gerombolan massa ini pun mengancam baru akan membebaskan sandera jika Menteri LHK, Siti Nurbaya hadir di lokasi langsung. Sampai pada akhirnya, sekitar pukul 24.00 WIB, Kapolres dan timnya tiba di lokasi kejadian.

Setelah melakukan negosiasi hingga pukul 02.30 WIB, Sabtu (3/9), disepakati tujuh tim PPNS Kementerian LHK dibebaskan namun kendaraan berupa dua unit mobil berikut barang-barang ditinggal di lokasi. Tim Kementerian LHK akhirnya dievakuasi menggunakan truk Dalmas dengan pengawalan aparat kepolisian.