Follow
Kapolri: Mafia Tanah Jadi Perhatian Khusus Presiden, Usut Siapapun Bekingnya!
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk tidak ragu dalam mengusut tuntas kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. Hal tersebut juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah," tutur Sigit dalam keterangan, Kamis (18/2).
Listyo meminta jajarannya dapat bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum tindak pidana mafia tanah. Sebab tentunya hal tersebut berkaitan dengan hak yang dimiliki masyarakat.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas," jelas dia.
Lebih lanjut, Listyo menegaskan jangan sampai petugas takut menindak siapa pun dalang atau pun bekingan si mafia tanah. Usut sampai seluruh jaringan sindikat terjaring hingga tuntas.
"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapa pun bekingnya," katanya.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca Selengkapnya
Menurutnya, keadilan harus ditegakkan tidak boleh tebang pilih
Baca Selengkapnya
Nusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca Selengkapnya
AHY menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca Selengkapnya
AHY berjanji akan menindak tegas mafia tanah yang melawan hukum.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca Selengkapnya
Kombes Ade Safri menyelamatkan aset negara senilai Rp10 triliun yang telah berkonflik selama 23 tahun.
Baca Selengkapnya
Nusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja
Baca Selengkapnya
AHY sempat mengingat pesan Menko Marves Luhut Pandjaitan usai dilantik sebagai menteri.
Baca Selengkapnya
AHY menyebut mafia tanah seperti komplotan yang memiliki jaringan dimana-mana
Baca Selengkapnya
AHY menyampaikan komitmen untuk menjaga rasa adil terkait masalah tanah di masyarakat.
Baca Selengkapnya