Kapolri, Menhub & Menkominfo bahas gejolak penolakan angkutan online

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar rapat tertutup dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Rapat digelar untuk membahas polemik keberadaan angkutan online vs konvensional.

"Intinya kita lihat ada dinamika, ada keberatan dan bahkan tindak kekerasan antara pengemudi online dan konvensional," kata Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Untuk menertibkan persoalan ini, Tito bersama dengan Budi Karya serta Rudiantara melakukan video conference dengan sejumlah kepala daerah yang wilayahnya berpotensi konflik. Di antaranya, wilayah Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali serta Sulawesi Selatan.

"Beberapa tempat memang tidak terjadi. Karena itu kita lakukan sosialisasi. Kita ingin adanya aturan jadi lebih tertib dan menyelesaikan masalah," ujar Tito.

Sementara itu, Menhub Budi Karya mengakui bila pihaknya memang perlu membuat aturan baru untuk mengatur melonjaknya jumlah angkutan online. Di sisi lain, Budi Karya berharap aturan yang akan diterapkan nanti tidak merugikan kedua pihak.

"Kita harapkan ada asimilasi sehingga terjadi sistem transportasi yang menghidupi," ujar dia.

Senada dengan Menhub dan Kapolri, Menkominfo Rudiantara menyatakan pemerintah memang harus turun langsung menangani dinamika taksi online dan konvensional agar berjalan secara teratur dan memberi kenyamanan bagi semua pihak.

"Pemerintah masuk untuk mengadress dinamika yang sekarang. Revisi permen ini mengukuhkan legal bahwa transportasi online boleh hanya ditata seperti kenyamanan dan lain-lain. Pemerintah satu keputusan sektor ada di Menhub, saya mengeksekusi dari dunia mayanya," pungkas Rudiantara.