Kapolri minta 3 hal diwaspadai dalam Pilkada serentak
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memperingatkan semua pihak mewaspadai tiga hal rawan terjadi di Pilkada serentak. Sebab, bila hal itu dilakukan atau dilanggar, dianggap bisa memicu konflik.
Kegiatan dilarang itu antara lain ujaran kebencian (hate speech) sebagai bagian dari kampanye hitam (black campaign), politik uang, dan netralitas semua pihak.
"Saya ingatkan ke para Paslon, bahwa black campaign ada saja yang terjadi. Itulah sebabnya saya keluarkan surat edaran mengenai hate speech atau ujaran kebencian. Boleh sampaikan apapun, tetapi tidak boleh mengeluarkan ujaran kebencian kepada kelompok tertentu, ras, agama, suku. Karena jika ini terjadi, maka aturan soal hate speech ini yang akan diterapkan," kata Badrodin saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakodar) Pilkada serentak 2015 di Sulsel di hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Selasa, (24/11).
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Apa yang menjadi dasar munculnya tiga poros dalam Pilkada Jateng? Jika dilihat dari kursi di DPRD Jateng dan nama-nama tokoh yang beredar di masyarakat itu, setidaknya aka nada tiga poros dalam Pilkada Jateng 2024.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
Badrodin mencontohkan, kalimat yang mengandung ujaran kebencian seperti, 'jangan memilih ini karena beragama non ini.' Menurut dia, kalimat seperti itu jelas tergolong ujaran kebencian. Namun jika hanya mengatakan, 'Pilihlah saya karena saya Islam yang taat beribadah' menurut dia dibolehkan.
Badrodin juga menyinggung persoalan netralitas dalam Pilkada. Dia menyatakan, keberpihakan penyelenggara Pilkada, dari TNI dan Polri, akan memunculkan kerawanan dan menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, dia berharap semua saling mengawasi. Masyarakat juga diminta ikut ambil peran mengawasi supaya Pilkada tidak tercoreng.
Terakhir, lanjut Badrodin, adalah soal regulasi menyebabkan ketidakjelasan tentang politik uang. "Soal money politic ini tidak ada dalam UU Pilkada. Deliknya tidak dijelaskan dalam UU, sehingga bisa saja terjadi permasalahan orang sudah melapor, tetapi laporannya tidak diproses," tutup Badrodin.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia mengingatkan agar berpolitik secukupnya, bersaudara selamanya
Baca SelengkapnyaApel dilaksanakan dalam rangka menjalin sinergitas dan mewujudkan Pemilu damai.
Baca SelengkapnyaSaat ini tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Pelalawan sudah memasuki tahap krusial.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.
Baca SelengkapnyaEmpat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaNasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Baca SelengkapnyaMabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRakor ini dihadiri oleh 100 orang peserta mitra strategis tim kewaspadaan daerah dan mitra penyelenggara Pilkada
Baca SelengkapnyaSikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya