Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolri minta DPR segera revisi UU terorisme

Kapolri minta DPR segera revisi UU terorisme Jenderal Tito Karnavian dilantik jadi Kapolri. ©2016 dok.biro pers setpres

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai Undang-undang (UU) No 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme perlu diperbaiki. Dia berharap DPR mau memperhatikan poin-poin kelemahan dalam perumusan revisi UU terorisme.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri seminar di revisi UU terorisme di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Sabtu (6/8). Tito mengatakan UU pantas direvisi lantaran UU terorisme yang sekarang hanya berlaku beberapa tahun silam.

"Pada dasarnya UU tersebut hanya diperuntukkan pasca terjadinya pemboman di Bali yang terjadi pada beberapa tahun silam," kata Tito.

Selain itu, Tito menilai UU terorisme yang sekarang tidak melibatkan persoalan amaliyah dan ISIS. Padahal, kata dia, ada banyak warga yang pergi ke luar negeri hanya untuk belajar dan memperdalam kemampuan menggunakan senjata.

"Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak mengakomodasi persoalan amaliyah dan ISIS, padahal banyak warga Indonesia yang belajar ke luar negeri untuk memperdalam kemampuan memegang senjata dan berjihad," ujar dia.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun menegaskan perlunya penambahan poin yang mengatur perlindubgan HAM bagi pelaku terorisme. "Perlindungan HAM penting dalam UU terorisme, karena kewenangan yang terlalu luas akan menyebabkan terjadinya penyimpangan," tandas Tito.

Dalam kunjungan itu, Mabes Polri bekerjasama dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mendiskusikan revisi UU No 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqodas yang hadir dalam acara itu memuji Tito dan Komjen Suhardi Alyus yang merupakan perwira tinggi kepolisian.

"Pak kapolri kita yang sekarang ini Jenderal yang akademis, dilalahnya (latar belakang) ini bukan karena kebetulan, semua adalah karena proses yang perencanaan yang pasti matang, pak kapolri menunjuk kepala BNPT itu yakni pak Suhardi Alius, sangat tepat sekali," kata Busro.

"Atas nama pimpinan PP Muhmmadiyah kami mengucapkan apresiasi kepada bapak presiden yang mengamanati jajaran Polri ke jenderal muda yang berpikir akademis, yang cukup humble di back up jajarannya termasuk BNPT," puji Busyro. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama

Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Revisi UU TNI
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Revisi UU TNI

TNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.

Baca Selengkapnya
Begini Respons Presiden Jokowi Ditanya Wacana Revisi UU Peradilan Militer
Begini Respons Presiden Jokowi Ditanya Wacana Revisi UU Peradilan Militer

Wapres mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah akan mempertimbangkan revisi UU Militer.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser

Arteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.

Baca Selengkapnya
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR

Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.

Baca Selengkapnya
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng
VIDEO: Ganjar Tegaskan, PDIP Mau Lawan Gibran di Jateng

Megawati berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya