Kapolri Minta Perusahaan dan Karyawan Non Esensial Taati Aturan PPKM Darurat

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat termasuk perusahaan dan para pekerja untuk patuh terhadap aturan PPKM Darurat yang telah diterapkan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Penerapan PPKM Darurat dilakukan untuk menekan mobilitas warga menyusul beberapa waktu belakangan kasus Covid-19 melonjak.

"Tentunya kegiatan tersebut esensinya adalah mencegah interaksi masyarakat dengan menjaga mobilitas," kata Sigit dalam keterangannya, Kamis (8/7).

Sigit mengatakan, aturan dalam PPKM Darurat telah menjelaskan pembagian sektor kritikal dan esensial yang diperbolehkan tetap beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Di luar itu maka seluruhnya wajib bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH).

"Semoga pembagian ini dipahami masyarakat, mana yang termasuk sektor esensial dan kritikal," kata dia.

Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta bekerjasama dengan TNI-Polri dalam upaya percepatan vaksinasi nasional. Dengan begitu, kekebalan kelompok atau herd immunity dapat segera terwujud di Indonesia.

"Semoga akhir Juli atau Agustus vaksinasi kita bisa tembus dari 1 juta jadi 2 juta dosis per hari dan akan bertambah terus selanjutnya," tandasnya.

Kapolri Sigit meninjau pelaksanaan vaksinasi masal di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Ganip Warsito. Giat tersebut bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat.

Imunisasi tersebut diselenggarakan mulai tanggal 8 Juli sampai dengan 9 Juli 2021 dengan total target vaksinasi sebanyak 4.500 orang dari masyarakat umum yang sudah menerima dosis pertama.

Stok vaksin yang dipersiapkan ada sebanyak 4.500 dosis jenis Sinovac milik Pemprov Jawa Barat. Adapun petugas vaksinator yang dilibatkan sebanyak 235 orang.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com