Kapolri minta pilkada ditunda jika anggaran pengamanan kurang
Merdeka.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Pol Badrodin Haiti mengakui jika anggaran pengamanan Pilkada serentak 2015 selesai. Dalam catatannya masih ada sekitar Rp 500 miliar yang belum dicairkan oleh pemerintah.
Polri telah menganggarkan biaya pengamanan pilkada sebesar Rp 1.075.924.924.440.201. Namun dari dana yang diusulkan Polri, pemerintah daerah baru menyetujui Rp 363.231.471.155 rupiah. Masih kurang sekitar Rp 700 miliar lagi. Namun Badrodin menyangkal jika kekurangannya sebesar itu.
"Sudah ada perkembangan, kalo gak salah ada kekurangannya tapi enggak segitu, (kekurangan anggaran) sekitar 500an," kata Badrodin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Dimana markas besar Polri? Kemudian, Kepala Kepolisian Negara kala itu Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo bikin kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Kenapa patroli ditingkatkan menjelang pilkada? 'Patroli ini bertujuan untuk memastikan keamanan di lokasi-lokasi yang sering dikunjungi masyarakat, terutama menjelang pemilihan umum yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat di luar rumah,' ujar Kapolsek Langgam Iptu Alferdo Kaban, Senin (4/11).
Menurut dia, anggaran tersebut penting segera direalisasikan demi keamanan dalam penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember nanti. Karena itu, jika pemerintah tak bisa menyetujui alokasi anggaran yang diminta Polri, dia menyarankan agar pilkada serentak dibeberapa daerah ditunda dulu.
"Kan kita bisa rekomendasikan supaya yang belum ada anggarannya ya ditunda saja. Ya yang sudah ada anggarannya siap jalan. Tetapi kita belum final masih ada upaya-upaya yang akan kita lakukan," kata Badrodin.
Badrodin mengatakan bahwa setelah ini akan ada rapat lagi dengan Mendagri. Di situ akan diusahakan untuk bisa dikoordinasikan dengan pemerintah-pemerintah di daerah.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca SelengkapnyaAnggaran pengamanan itu digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPihaknya juga telah mengajukan permohonan anggaran kontijensi sebesar atau mencapai Rp250 miliar.
Baca SelengkapnyaAnggaran yang digelontorkan untuk pengamanan IKN bisa ditunda dan diarahkan ke hal-hal lebih penting.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDia mengaku siap menambah anggaran Rp17 triliun jika pemilihan presiden (pilpres) harus dua putaran.
Baca SelengkapnyaPencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaListyo mengatakan, pemilu kali ini berbeda dari sebelumnya, juga memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak.
Baca SelengkapnyaPilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara, mengenai kenaikan gaji polisi yang naik 8 persen tahun depan.
Baca Selengkapnya