Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolri ogah ikut campur soal reklamasi teluk Jakarta

Kapolri ogah ikut campur soal reklamasi teluk Jakarta Sertijab Kapolda Metro Jaya. ©2016 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti tidak mau ikut campur dalam kasus reklamasi teluk Jakarta. Dia menyebut, kasus itu bukan tanggung jawab Polri melainkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Badrodin menilai reklamasi sudah menjadi permasalahan nasional. Sehingga, dicabut apa tidaknya tergantung kepada keputusan pemerintah pusat.

"Tanya saja kementerian terkait. Kalau dihentikan yang menghentikan siapa? Terus bagaimana? Tanya menterinya lah," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/4).

Menurut Badrodin, meski adanya moratorium dalam megaproyek penambahan 17 pulau di Ibu Kota tersebut, pihaknya tidak akan ikut terlibat dalam penertiban bila reklamasi tetap dilakukan oleh para pengembang.

"Upaya menertibkan itu siapa? Kan pengawasan di bawah pemda. Yang memberikan izin juga siapa?," pungkas Badrodin.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri KKP soal Pagar Laut di Tangerang: Kalau Kantongi Izin Sesuai KKPRL Boleh Dilakukan
Menteri KKP soal Pagar Laut di Tangerang: Kalau Kantongi Izin Sesuai KKPRL Boleh Dilakukan

Namun apabila pemagaran tersebut sudah mengantongi izin, maka hal tersebut boleh dilakukan.

Baca Selengkapnya
Tegas! KKP Langsung Segel Pagar Laut Tak Berizin Sepanjang 30,16 Km di Pantura Tangerang
Tegas! KKP Langsung Segel Pagar Laut Tak Berizin Sepanjang 30,16 Km di Pantura Tangerang

Penyegelan pagar laut tersebut merupakan langkah tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat.

Baca Selengkapnya
Penyegelan Pagar Laut Sepanjang 30,16 Km di Tangerang Ternyata Perintah Presiden Prabowo
Penyegelan Pagar Laut Sepanjang 30,16 Km di Tangerang Ternyata Perintah Presiden Prabowo

Penyegelan dilakukan karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Baca Selengkapnya
KKP Minta Pagar Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang Dibongkar Dalam Waktu 20 Hari: Kalau Tidak, Kami Tindak!
KKP Minta Pagar Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang Dibongkar Dalam Waktu 20 Hari: Kalau Tidak, Kami Tindak!

Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono mengaku akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang telah memagar laut Panturan Tangerang secara ilegal itu.

Baca Selengkapnya
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN

Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.

Baca Selengkapnya
Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur, Luhut Singgung Kinerja
Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur, Luhut Singgung Kinerja

Target Kepala dan Wakil Otorita IKN baik, walaupun masih ada kekurangan yang tidak akan berdampak negatif.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut

Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran

Baca Selengkapnya
Respons AHY soal Kabar Otorita IKN Ultimatum Warga Pemaluan Bongkar Rumah
Respons AHY soal Kabar Otorita IKN Ultimatum Warga Pemaluan Bongkar Rumah

Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Pedagang Protes Harga Sewa Kios di Tanah Abang Naik, Heru Budi: Saya Tidak Bisa Ikut Campur
Pedagang Protes Harga Sewa Kios di Tanah Abang Naik, Heru Budi: Saya Tidak Bisa Ikut Campur

Heru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).

Baca Selengkapnya
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Begini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia
Begini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia

Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.

Baca Selengkapnya