Kapolri Perintahkan Anggota Buat Aturan Pencegahan Covid-19 Saat New Normal

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan Surat Telegram (ST) no. 249 tanggal 28 Mei 2020. ST tersebut dikeluarkan untuk mengimplementasikan skenario kehidupan normal baru (new normal) dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. New Normal tersebut juga tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan sosial ekonomi.

"Dengan memerintahkan para Kasatwil untuk membuat pengaturan pencegahan penularan Covid-19 terhadap pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan atau konsumen dan masyarakat melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19," kata Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/5).

Selain itu, Idham melalui ST tersebut juga meminta para Kasatwil untuk berkoordinasi dengan TNI dan stakeholders lainnya untuk bersama-sama dengan Polri melakukan upaya pendisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan.

Orang lain juga bertanya?

"Hal itu seperti di tempat keramaian, pariwisata, tempat kerumunan massa, sentra ekonomi, pasar, mall dan area publik lainnya melalui himbauan dan peringatan secara humanis menuju kehidupan new normal," ujarnya.

Untuk menjalankan ST tersebut, Polri juga tetap mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan No 328 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 335 tanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Dalam melaksanakan pendisiplinan kepada warga saat New Normal nanti, Idham meminta kepada anggotanya untuk mengedepankan upaya persuasif dalam penindakannya.

"Polri mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama new normal namun bagi masyarakat yang melanggar aturan atau melawan petugas dapat dikenai Pasal 212 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500," tutupnya.

(mdk/eko)