Follow
Kapolri sebut dana pengamanan pilkada serentak cair setelah lebaran
Merdeka.com - Ada 10 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak. Salah satunya mengenai dana pengamanan pilkada yang belum cair.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan proses pencairan dana pengamanan pilkada sedang berjalan. Jadi tidak benar jika ada opini pengamanan pilkada tidak siap.
"Dana pengamanan Pilkada memang prosesnya belum selesai jadi terlalu dini kalau mengatakan dana Pilkada belum siap. Karena masih ada proses," ujar Badrodin Haiti di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/7).
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Bagaimana Hendarman Supandji memastikan Jaksa pilihannya tidak korupsi? Berulangkali, kata Hendarman, dirinya menekankan kepada jaksa tersebut agak tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melanggar hukum.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Menurutnya, proses pencairan dana pengamanan pilkada tersebut memang tidak mudah. Salah satunya harus lewat persetujuan DPRD. Maka dari itu kemungkinan bakal cair setelah sekitar bulan Agustus.
"Ini yang saya katakan bukan berarti tidak tersedia. Mendagri sendiri juga menjamin jika nanti ada kekurangan bisa dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.
"Kalau belum disiapkan kan kalau nanti Pemda tidak mencukupi, ya tentu akan kita upayakan bagaimana bisa mencukupi. Sehingga waktu itu sudah dirapatkan Menteri Keuangan dan Mendagri untuk mencari jalan keluar," pungkasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca Selengkapnya
Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca Selengkapnya
Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca Selengkapnya
Sebagai persiapan, rutin melakukan pengecekan alat material khusus (almatsus) dalam tiap kunjungan ke wilayah-wilayah.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Usai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam jamin masyarakat beribadah di bulan ramadan bisa aman.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Pencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Hadi juga menyoroti perihal situasi Kamtibmas selama bulan Ramadan berlangsung secara aman dan damai.
Baca Selengkapnya