Kapolri sebut vaksin palsu beredar di 7 provinsi
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan sudah ada tujuh provinsi yang terdeteksi menjadi peredaran vaksin palsu. Vaksin palsu itu diproduksi di beberapa tempat.
"Sudah ada 7 provinsi. Penyebarannya di 7 provinsi. Lokasi produksinya kalau enggak salah ada di beberapa tempat, saya enggak hafal," ungkap Badrodin usai buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis (30/6).
Kata Badrodin, vaksin palsu itu hasil produksi rumahan. Tidak ada di antaranya diproduksi perusahaan besar.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Bagaimana Polda Bali memastikan informasi itu hoax? 'Kami langsung koordinasi dengan Kabiro Kompas wilayah Bali dan Kompas tidak ada berita di Website kompastv.com untuk tangga 13 Juni 2024, redaksionalnya juga berbeda dengan Kompas TV, dan itu berita hoaks karena logo Kompas TV di palsukan oleh oknum tersebut,' kata Kombes Jansen dilansir dari akun Instagram Polda Bali.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang memastikan tidak ada penahanan ijazah di sekolah negeri? Ganjar mengatakan, sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah lulusan. “Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi,“ lanjutnya.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
Dia menambahkan, pihak kepolisian belum bisa mengumumkan 4 Rumah Sakit yang menggunakan vaksin palsu. Hal ini mengantisipasi munculnya masalah baru atau terjadi kegaduhan.
"Begini, kan kita sedang menyelidiki dan menginventarisir pasien-pasien yang pernah disuntik vaksin itu sehingga nanti bisa dicek oleh Ibu Menkes detilnya untuk bisa mencek dampak lalu direhabilitasi. Nah itu yang akan dilakukan jadi jangan sampai menimbulkan satu masalah yang lebih besar," ujar mantan Kabaharkam ini.
Badrodin memastikan, hingga saat ini tidak ada pihak pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan vaksin.
"Sampai sekarang belum ditemukan. Baru swasta-swasta," tandasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jamie Scott, seorang pria beranak dua mengalami cedera otak serius setelah mengalami penggumpalan darah dan pendarahan di otak usai mendapatkan vaksin itu p
Baca SelengkapnyaHinky mengatakan, vaksin AstraZeneca sudah melewati tahap uji klinis tahap 1 hingga 4.
Baca SelengkapnyaIndonesia merupakan negara dengan peringkat keempat terbesar di dunia yang melakukan vaksinasi COVID-19.
Baca SelengkapnyaKomnas KIPI menyebut vaksin nOPV2 telah dikembangkan sejak tahun 2011 dan mulai diberikan sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPenularan varian JN.1 telah ditemukan di Jakarta dan Batam.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaKetahui jadwal pelaksanaan PIN Polio Tahap 2, di mana bisa memperolehnya, serta ditujukan pada siapa saja.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini kasus cacar monyet di Indonesia masih tercatat 88 sejak tahun 2022 dan di tahun 2023 sempat naik, kemudian turun lagi pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPemerintah berupaya mencegah penyebaran Mpox dengan melakukan vaksinasi yang sudah disetujui WHO dan BPOM.
Baca SelengkapnyaViral di media sosial vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks bisa memicu kemandulan.
Baca Selengkapnya