Kapolri Tak Batasi Jumlah Jenderal Polisi Daftar Capim KPK
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempersilakan anak buahnya yang berpangkat Perwira Tinggi (Pati) untuk mendaftar menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V.
"Saya persilakan kepada anggota Polri yang Pati-nya ini kalau yang mau mendaftar merasa punya kemampuan monggo. Mendaftar itukan boleh banyak, terserah dengan Pansel," ujar Tito di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).
Tito mengaku tak akan membatasi jumlah anggota Polri yang mau mengabdi di lembaga antirasuah. Tito malah berharap jajarannya banyak yang mendaftar.
-
Kenapa Kompolnas butuh anggota baru? Hermawan mengajak seluruh masyarakat yang ingin memperbaiki tubuh Polri untuk berbondong-bondong mendaftar seleksi calon pimpinan Kompolnas.
-
Siapa yang bisa daftar Kompolnas? Seluruh masyarakat yang ingin memajukan Polri pun berkesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai komisioner pengawas Korps Bhayangkara.
-
Siapa yang lolos seleksi Bintara Polri? 'Kini dinyatakan lulus seleksi bintara Polri,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang minta Kapolresta untuk tingkatkan patroli? Datum H Fatullah juga meminta kepada Kepolisian agar meningkatkan patroli di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru.
-
Apa syarat utama untuk menjadi anggota Kompolnas? Syarat dan ketentuan harus dipenuhi pendaftar 1. Warga Negara Republik Indonesia (KTP)2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa3. Berumur paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela5. Memahami tugas pokok, fungsi dan peranan Kepolisian dan mempunyai visi tentang Reformasi Kepolisian 6. Sehat jasmani dan rohani7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan8. Melaporkan harta kekayaan/LHKPN (bagi pejabat negara) dan membuat surat pernyataan bersedia melaporkan LHKPN apabila terpilih menjadi Anggota Kompolnas9. Tidak menjadi anggota partai politik dan afiliasinya10. Berijazah minimal sarjana strata 1 (S1) atau yang setara dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakreditasi, atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri dari Kemendikbud Ristek 11. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan12. Bersedia tidak menjalankan profesinya sebagai advokat selama menjadi anggota Kompolnas13. Khusus bagi calon Anggota Kompolnas yang berasal dari unsur pakar kepolisian, harus memenuhi persyaratan sarjana yang berpengalaman kerja paling kurang 15 tahun pada lembaga kepolisian/penegakan hukum atau akademisi di bidang ilmu kepolisian/hukum14. Khusus bagi calon Anggota Kompolnas yang berasal dari unsur tokoh masyarakat harus memenuhi persyaratan berpengalaman sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan yang bertaraf nasional selama paling kurang 5 (lima) tahun.
"Kalau nanti saya membatasi, nanti ada satu sampai dua orang, tiba-tiba enggak lulus ya bagi Polri, ya rugikan," kata dia.
Tito berharap dari lima komisioner KPK jilid V terdapat pimpinan yang berasal dari Polri. Menurutnya, dengan luasnya Tanah Air, maka KPK sangat membutuhkan Polri untuk memberantas tindak pidana korupsi.
"Salah satu mitra yang potensial bagi KPK untuk bekerjasama menangani dan mencegah korupsi ya itu adalah Polri, karena memiliki jaringan sampai dengan ke daerah," kata Tito.
Lagipula, menurut Tito, pimpinan KPK yang berasal dari Polri sejatinya sudah memiliki latar belakang yang baik dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Selain itu, Tito menyebut sejarah berdirinya KPK juga terdapat unsur Polri di dalamnya, seperti Taufiequrrachman Ruki, Bibit Waluyo, dan Basaria Panjaitan.
"Polri memiliki kemampuan karena sudah ada anggota yang terlatih di bidang pendidikan korupsi, mereka melakukan kegiatan penyelidikan, mengerti mengenai IT, dan jangan lupa teman-teman KPK juga banyak juga yang dididik di lingkungan pendidikan reserse Polri," kata dia.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pansel Capim KPK mengaku sudah melakukan upaya jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaDia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.
Baca SelengkapnyaMenurut Yudi, jangan sampai proses seleksi Capim KPK berulang seperti terpilihnya Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Capim KPK dimulai dari 26 Juni - 15 Juli 2024
Baca SelengkapnyaSampai penutupan pada 15 Juli kemarin, total pendaftar capim dan dewas KPK mencapai 525 orang.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 akan ditutup pada Senin, 15 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaIvan menyebut, angka tersebut masih berpotensi bertambah. Sebab penutupan baru dilakukan pada malam nanti pukul 23.59 WIB.
Baca SelengkapnyaPendaftaran capim KPK dimulai 26 Juni-15 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaBaru 10 orang yang mendaftar capim KPK dan 16 orang mendaftar dewas KPK.
Baca SelengkapnyaRekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSeluruh masyarakat yang ingin memajukan Polri pun berkesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai komisioner pengawas Korps Bhayangkara.
Baca Selengkapnya