Kapolri tegaskan akan usut semua calon kepala daerah yang dilaporkan
Merdeka.com - Sejumlah laporan perkara yang menyeret nama-nama calon kepala daerah tengah dilidik pihak Kepolisian. Bahkan, dari beberapa kasus sudah naik ke tahap penyidikan, artinya bakal ada penetapan tersangka karena ditemukannya unsur tindak pidana.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui jika pihaknya tidak punya pilihan untuk menunda pengusutan perkara yang melibatkan calon kepala daerah. Terlebih, surat edaran perihal pengusutan perkara yang melibatkan calon kepala daerah ditunda sampai Pilkada rampung tidak digubris.
"Dan itu sudah saya ingatkan pada saat kasus dilaporkan saudara Basuki Tjahaja Purnama. Kalau ini digulirkan akan membawa konsekuensi siapapun yang dilaporkan maka semua dilaporkan sama harus diproses," kata Tito di PTIK, Jakarta, Rabu (25/1).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa itu Pantarlih Pilkada 2024? Pantarlih, atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, adalah individu atau sekelompok individu yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemutakhiran dan pencocokan data pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
Kasus Ahok pun berdampak pada pemilihan kepala daerah lain. Salah satunya di dua kasus yang diduga melibatkan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Sylviana Murni di Bareskrim Polri.
Kemudian, ada beberapa calon kepala daerah yang dilaporkan di Lampung. Dengan tegas Tito mengatakan untuk memproses dan tidak menghentikan laporan tersebut kepada jajarannya.
"Saya tahu di beberapa daerah sudah ada yang dilaporkan di Lampung misalnya para pihak saling melapor saya jawab jangan dihentikan proses karena preferensinya adalah kasus Ahok diajukan pada saat tahapan Pilkada yang otomatis membawa konsekuensi hukum asas equality before the law semua sama di muka hukum tidak ada bedanya," jelasnya.
Oleh karena itu, jika ada laporan masuk, Tito menginstruksikan jajarannya untuk memproses. Ditegaskan jenderal bintang empat itu, polisi tidak akan tebang pilih dalam mengusut laporan yang masuk.
"Jadi kalau ada laporan pada paslon lainnya termasuk di Jakarta ya kita proses itu konsekuensinya tidak ada penundaan," pungkas Tito.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tito menyebut, jika tak mundur maka dirinya akan mencopot dengan tidak hormat.
Baca SelengkapnyaKPU akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
Baca SelengkapnyaTito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPara Pj kepala daerah itu paling lambat melaporkan pengunduran diri pada 17 Juli 2024, sehingga Kemendagri bisa mempersiapkan pengganti mereka.
Baca SelengkapnyaTito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaTessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian mencopot Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaDana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca SelengkapnyaHal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.
Baca Selengkapnya