Kapolri tegaskan surat Jaksa Agung larang periksa Jokowi palsu
Merdeka.com - Mabes Polri telah melakukan penyelidikan terkait beredarnya surat edaran dari Jaksa Agung Basrief Arief agar tidak memeriksa Joko Widodo ( Jokowi ) terkait kasus pengadaan bus Transjakarta. Ternyata, surat edaran Jaksa Agung itu palsu.
"Suratnya tanda tangannya asli. Mungkin saja di-download dari website kemudian di-scanning asli. Tetapi bunyinya asli atau tidak, kita mencari dokumen itu di mana membuatnya. Kita juga memerlukan keahlian khusus untuk menelusurinya," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Jumat (20/6).
Kapolri mengatakan, dari hasil pemeriksaan surat edaran itu bukan berasal dari Kejaksaan Agung. "Karena di dalam pemeriksaan kita, edaran di Kejaksaan Agung itu sudah sampai nomor 04. Sedangkan yang beredar itu 06. Berarti kan palsu. Siapa yang memalsukan itu sedang dalam proses," ujarnya.
Kemarin, Jaksa Agung Basrief mengaku difitnah tiga kali dalam penanganan kasus dugaan korupsi bus Transjakarta. Pertama adalah surat palsu tertanggal 14 Mei 2014 terkait pemanggilan Kejagung kepada Jokowi . Kedua, surat palsu tertanggal 21 Mei 2014. Dalam surat palsu itu Jaksa Agung melarang pemeriksaan terhadap Jokowi .
Dan ketiga adalah beredarnya transkipan pembicaraan antara Jaksa Agung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri . Dalam transkipan itu, Mega meminta agar Jaksa Agung tidak menyeret Jokowi dalam kasus Transjakarta.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi buka suara soal Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi yang ditetapkan tersangka oleh KPK
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaPada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggam miliknya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca SelengkapnyaBeredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh
Baca SelengkapnyaSebuah video memperlihatkan tangkapan layar akun Instagram resmi Presiden Jokowi yang mengunggah film Ice Cold.
Baca SelengkapnyaMomen foto Presiden Jokowi yang tidak terpajang itu diketahui saat Edy Rahmayadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran bacalon gubernur untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto menegaskan pengurus pusat tidak memberikan arahan untuk mencopot foto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaJangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya