Kapolri tegaskan tak ada kriminalisasi terhadap Syaharie Jaang

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, kader partai Demokrat Syaharie Jaang, diperiksa oleh pihaknya baru sebagai saksi dan bukan sebagai terlapor. Jaang diperiksa tak ada kaitannya dengan Pilkada 2018 yang akan digelar secara serentak, melainkan tentang kasus lahan parkir.

"Kemarin mungkin ada isu mengenai ada dinamika yang terjadi di Kaltim. Adanya seseorang kader partai Wali Kota diminta keterangannya sebagai saksi di Bareskrim. Rekan-rekan berkaitan dengan itu sekali lagi ini memang sudah memasuki tahapan pemilu tanggal 8 mulai penetapan calon dan lain-lain," katanya di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).

Meskipun Jaang maju dalam Pilkada 2018, bukan berarti pihaknya tak bisa memeriksanya. Karena Polri tetap mengedepankan proses hukum sesuai prosedur terhadap tersangka maupun saksi dan bukan karena adanya kriminalisasi.

"Tapi tidak ada aturan yang mengatur larangan kepada penegak hukum termasuk Polri untuk melakukan proses hukum kepada siapapun yang diduga terlibat dalam proses hukum baik saksi maupun tersangka. Kita mengedepankan asas persamaan di muka hukum jadi tidak ada proses kriminalisasi," ujarnya.

Mantan Kepala BNPT ini pun menjelaskan, yang dinamakan kriminalisasi itu ialah apabila seseorang tak melakukan atau tak melanggar perbuatan hukum tapi justru malah dipidanakan. Karena itu artinya mempidanakan orang tanpa adanya bukti dan fakta yang benar.

"Kriminalisasi itu terjadi kalau perbuatan bukan tindak pidana tapi dipaksakan tindak pidana itu namanya kriminalisasi. Tapi kalau ada proses yang dilakukan dugaan pidana apalagi kasusnya sudah hampir satu tahun prosesnya dan kemudian proses itu dilanjutkan itu namanya penegakan hukum jadi tolong bahasa kriminalisasi hati-hati betul," tandasnya.