Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolri terpilih harus buka diri terhadap kasus KPK vs Polri

Kapolri terpilih harus buka diri terhadap kasus KPK vs Polri Pelantikan Badrodin Haiti. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kapolri baru telah dipilih Presiden Joko Widodo. Segudang tantangan telah menanti di depan mata. Polri pun dituntut harus mampu mengatasi berbagai masalah tersebut.

"Masalah kepolisian yang dihadapi saat ini di Indonesia sangat berat, karena banyak permasalahan-permasalahan yang masih ngambang dalam penanganannya. Seperti memilih kasus, kemudian kasus tersebut diduga selalu berhenti terhadap kasus-kasus besar," ujar pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto saat diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4).

Menurutnya penegakan hukum yang ada khususnya di Indonesia harus adil seadil-adilnya. Siapa pun orangnya, dari kalangan bawah sampai atas semestinya harus sesuai prosedur dalam menegakkan keadilan.

Orang lain juga bertanya?

Nico menginstruksikan agar Polri dapat meyelesaikan masalah baik masalah hukum birokrasi internal maupun budaya Polri. Karena menurutnya, sudah tiga bulan terakhir ini masalah-masalah yang terjadi sangatlah rumit dan segera harus diperbaiki dan diatasi.

"Kepolisian harus membuka diri dalam kasus-kasusnya, seperti konflik KPK dan Polri, isu-isu kekerasan, terorisme, ilegal fishing yang harus diselesaikan dengan adil. Jangan sampai polisi yang bertugas menegakkan hukum, malah menjadi penjagaan hukum (melanggar aturan)," tuturnya.

Selain itu, menurutnya Polri harus memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Karena dirinya menganggap banyak masyarakat yang masih kurang respect terhadap pihak kepolisian.

"Polisi jangan hanya memperlihatkan pelanggaran terhadap hak-hak manusia, tapi juga harus menegaskan bagaimana penegak hukum melanggar hukum dan diberi hukuman dengan adil. Agar menjaga kepercayaan masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang kurang respect dengan kepolisian," tutupnya.

Nico menyarankan agar nantinya Badrodin juga tanggap terhadap masalah yang dihadapi kepolisian, baik masalah internal maupun eksternal.

"Tugas berat yang akan dihadapi Kapolri sekarang adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak harus berjalan lancar, memantau Polisi yang tidak memihak terhadap keadilan, serta kepolisian yang melanggar hukum," ujarnya.

Nico menyatakan agar Badrodin dapat monitoring mereka dan menjelaskan kerja-kerja mereka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat benar-benar paham apa tugas kepolisian.

"Saya berharap dengan terpilihnya Kapolri baru, semua masalah terkait kepolisian baik masalah internal maupun masalah eksternal serta yang berhubungan dengan masyarakat akan terselesaikan dengan baik," tutupnya.

(mdk/war)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tes Wawancara Capim KPK, Begini Jawaban Pejabat Kejagung Saat Ditanya Aparat Terlibat Korupsi
Tes Wawancara Capim KPK, Begini Jawaban Pejabat Kejagung Saat Ditanya Aparat Terlibat Korupsi

Panelis juga memberikan pertanyaan kepad Harli untuk kemajuan KPK ke depan.

Baca Selengkapnya
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas

Baca Selengkapnya
Tim Ganjar-Mahfud Minta Hadirkan Kapolri ke MK, Jenderal Sigit: Kalau Diundang Kita akan Hadir
Tim Ganjar-Mahfud Minta Hadirkan Kapolri ke MK, Jenderal Sigit: Kalau Diundang Kita akan Hadir

Sigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu

KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Tegas Kapolri, TPN Ganjar Siapkan Saksi Kapolda Laporkan Kecurangan Pemilu
VIDEO: Respons Tegas Kapolri, TPN Ganjar Siapkan Saksi Kapolda Laporkan Kecurangan Pemilu

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, siap memproses jika terdapat pelanggaran saat jenderal polisinya bersaksi kecurangan pemilu.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.

Baca Selengkapnya
Mahfud soal Kisruh KPK vs TNI: Setop Perdebatan Prosedural, Jangan Sampai Substansi Perkara Kabur
Mahfud soal Kisruh KPK vs TNI: Setop Perdebatan Prosedural, Jangan Sampai Substansi Perkara Kabur

Mahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Ingatkan Caleg Eks Napi Korupsi Umumkan Statusnya ke Publik
Ketua KPK Ingatkan Caleg Eks Napi Korupsi Umumkan Statusnya ke Publik

Peringatan Firli ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 87/PUU-XX/2022.

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III Usul KPK Periksa Semua Capres-Cawapres, Cak Imin: Saya Siap
Wakil Ketua Komisi III Usul KPK Periksa Semua Capres-Cawapres, Cak Imin: Saya Siap

Bukan hanya siap, Cak Imin juga menegaskan dirinya bahkan sudah diperiksa lembaga antirasuah.

Baca Selengkapnya
Kapolri Izinkan Kapolda jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK: Kita Lihat Kapoldanya Siapa
Kapolri Izinkan Kapolda jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK: Kita Lihat Kapoldanya Siapa

"Saya justru menunggu namanya siapa ya," kata Kapolri.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Aturan Hukum Penanganan KPK di Kasus Suap Kepala Basarnas
Penjelasan Aturan Hukum Penanganan KPK di Kasus Suap Kepala Basarnas

Kalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.

Baca Selengkapnya