Kapolri Tito: Kalau demo mengarah makar akan kami tindak

Merdeka.com - Sejumlah ormas keagamaan berencana kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa susulan pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016. Tuntutannya penuntasan kasus Ahok hingga melengserkan Presiden Jokowi.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyadari rencana aksi 2 Desember nanti membawa agenda lain. Bukan lagi soal tuntutan proses hukum Ahok, tapi justru kental nuansa politik. Sebab proses hukum terhadap Ahok tengah berjalan.

"Kalau proses hukum kan Ahok sudah jelas, polisi sedang memproses dan akan secepatnya dilimpahkan ke kejaksaan," ujar Tito di sela kunjungan ke Surabaya, Sabtu (19/11).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini akan menindak tegas jika aksi 2 Desember mengarah pada tuntutan menjatuhkan pemerintah yang sah. "Apalagi jika sampai mengarah kepada tindakan makar, kami akan tindak tegas," tegasnya.

Tito juga mengingatkan massa aksi agar tidak melaksanakan salat Jumat di sepanjang jalan mulai dari Sudirman hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Alasannya, bisa mengganggu ketertiban umum.

"Silakan ditanyakan mengganggu itu boleh apa tidak? Salat Jumat dengan menutup jalan itu mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum. Kan bisa (salat Jumat) di masjid-masjid yang ada. Kalau niatnya mengganggu ketertiban umum, akan kami tindak," ucapnya.

Untuk diketahui, ormas yang mengatasnamakan Gerakan Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) secara lantang mengatakan bakal menggelar demo dengan massa lebih banyak dibanding 4 November. Ormas ini merupakan gabungan alumni HMI dan anggota yang masih aktif.

"Aksi 25 November rencananya akan mengerahkan massa yang lebih besar. Sasaran aksi kita tidak lagi di Istana namun ke MPR dan DPR," ujar salah satu Advokat HMI M Yusuf Sahide dalam diskusi bertajuk 'Kasus Ahok Sasar Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (17/11).

Mereka punya agenda lain, tidak hanya soal dugaan penistaan agama yang menyeret nama Ahok, tapi membidik Presiden Jokowi. Mereka menuntut Jokowi turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu negeri ini. Mereka beralasan Jokowi tidak lagi berpihak kepada rakyat. Indikatornya, saat aksi demo 4 November, Jokowi tidak menemui massa yang sudah menunggu sejak siang.

Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan, apapun status hukum terhadap Ahok, gerakan ini sudah merencanakan menjatuhkan kepemimpinan Jokowi. "Apakah Ahok tersangka atau tidak Jokowi harus jatuh," kata Ridwan.

Tidak hanya itu, sejumlah ormas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tetap berencana kembali turun ke jalan pada 2 Desember 2016. Tuntutan mereka agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sudah ditetapkan tersangka, segera ditahan.

Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habieb Rizieq menambahkan, pada aksi demo nanti seluruh ormas Islam akan menggelar aksi gelar sajadah. Dirinya menjamin bahwa aksi kali ini akan berjalan damai.

"Aksi ibadah gelar sajadah, jadi bukan sekedar aksi damai, tapi aksi super damai," tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, aksi demo nanti bentuknya istigasah serta doa untuk keselamatan negeri.

"Jadi bentuk aksinya nanti kita akan, ada agenda-agenda membaca Alquran, berzikir, memperbanyak salawat. Karena ini merupakan aksi ibadah. Tema utamanya tidak lain adalah tegakkan hukum, terhadap penista agama dan pelindungnya," ucapnya.

Rizieq menegaskan, siapapun yang bergabung dalam aksi ini harus memiliki komitmen tetap menjaga kedamaian dan tetap berjalan di dalam koridor konstitusi.