Kapolri Tito sebut 2 faktor ini menjadi pemicu perpecahan NKRI

Merdeka.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menilai ada potensi perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perpecahan ini bersumber dari dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal.

"Dari internal, justru permasalah pemerataan pembangunan ekonomi," kata Tito saat mengisi kuliah umum dengan tema 'Peran dan fungsi Polri dalam mengawal serta menjaga keutuhan NKRI' di Asrama Haji Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/5).

Menurut Tito, pemerataan pembangunan ekonomi menjadi penentu berkembang atau hancurnya NKRI. Persoalan perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan tidak berpengaruh signifikan terhadap perpecahan NKRI.

"Faktor kesejahteraan, ekonomi jadi faktor sangat penting untuk survive negara," ujarnya.

Mengutip teori kontrak sosial dari Hobbes, Locke, dan Rousseau, kata Tito, terbentuknya suatu negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial dengan pemerintah untuk membentuk negara. Dalam teori ini, sumber kewenangan adalah masyarakat itu sendiri.

"Pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah berhak memerintah rakyat tapi dia wajib memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Kalau pemerintah tidak mampu (memberikan kesejahteraan) maka kontrak bisa putus. Konflik vertikal terhadap pemerintah banyak dari faktor ekonomi," papar Tito.

Hampir 72 tahun merdeka, pemerintah dan rakyat hanya mampu mempertahankan NKRI namun belum mampu membawa seluruh masyarakat dari kelas rendah naik ke kelas menengah. Padahal, lanjut dia, demografi Indonesia terbilang sangat kecil.

"Demografi kita kecil sekali tapi low class (kelas rendah) sangat besar. Masih banyak di kota-kota tidur di emperan, pengemis di jalan banyak. Di kampung banyak nggk sekolah, sakit, itu jadi problem," ucapnya.

Selain faktor internal, faktor eksternal tidak kalah kuat menghancurkan NKRI. Faktor eksternal yang mengancam keutuhan NKRI saat ini adalah tidak adanya pemerintahan skala dunia sehingga berdampak pada ketidakstabilan politik internasional.

"Dalam teori politik internasional dunia adalah anarki. Anarki yang dimaksud bukan kekerasan tapi adalah terjadi ketidakaturan karena tidak ada otoritas yang mengatur," ucapnya.

"Karena tidak ada pemerintahan dunia maka terjadi ketidakaturan yang menimbulkan anarki," pungkasnya.